Kementerian Agama (Kemenag) melakukan uji coba (piloting) implementasi Case Management System (CMS) atau Sistem Manajemen Kasus dalam penanganan konflik sosial yang berdimensi keagamaan. Kegiatan itu berlangsung di Jakarta pada 3 hingga 5 Juni 2025, melibatkan para Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, serta Tim Bina Paham Daerah Khusus Jakarta.

Uji coba ini merupakan langkah awal dalam penerapan sistem digital untuk pengelolaan dan pencegahan konflik sosial keagamaan secara lebih terstruktur dan efisien.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, mengatakan, CMS dirancang untuk menciptakan penanganan konflik yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Sistem ini akan mempermudah pelacakan, penanganan, serta pendokumentasian setiap kasus konflik, mulai dari tingkat kecamatan hingga pusat.

“Sistem ini tidak boleh memperumit proses penanganan kasus. Sebaliknya, CMS harus mempermudah, mempercepat, dan mendigitalisasi seluruh alur penanganan, sehingga setiap keputusan berbasis pada data yang akurat dan lengkap,” ujar Arsad, Selasa (3/6/2025).

Arsad memaparkan empat prinsip utama dalam implementasi CMS, yaitu penyederhanaan proses penanganan kasus, penerapan otomatisasi dan digitalisasi dalam setiap tahapan, perbaikan tata kelola data dan dokumentasi, serta penguatan basis data sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.
Ia juga mengungkapkan pentingnya integrasi CMS dengan sistem informasi lain di Kemenag, seperti milik Direktorat Penerangan Agama Islam (Penais), Direktorat Bina KUA, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

Ia menjelaskan, sejumlah tantangan masih perlu diperhatikan dalam implementasi CMS. Ia menyebut pentingnya kesiapan menghadapi perubahan budaya kerja dari sistem manual ke digital, serta perlunya menjamin keamanan data guna mencegah potensi peretasan maupun kerusakan sistem.

Selain itu, ia menekankan bahwa uji coba dan evaluasi berkelanjutan harus terus dilakukan untuk memastikan efektivitas sistem. Arsad juga mengingatkan bahwa pelatihan menyeluruh bagi aparatur, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan kunci utama agar CMS dapat dioperasikan dan dimanfaatkan secara optimal.

“Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data, ini menjadi upaya kami untuk menjaga harmoni sosial dan menjadikan CMS sebagai instrumen utama dalam tata kelola penanganan konflik sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional,” tandasnya.