Kabartangsel.com — Dalam survey ketenagakerjaan nasional (sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 diestimasi jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 12,15 persen. Yang masuk kategori sedang sebanyak 10,29 persen dan kategori berat sebanyak 1,87 persen. Dari sisi gender, ternyata jumlah penyandang disabilitas ini lebih banyak perempuan yaitu 53,37 persen, sisanya 46,63 persen adalah laki-laki. Sementara untuk prevalensi disabilitas provinsi di Indonesia antara 6,41 persen sampai 18,75 persen. Tiga provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi adalah Sumatra Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.

Membahas persoalan penyandang disabilitas ini, Program Studi Kesejahteraan Sosial (Kessos) Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan The Institute for Religion, Politics, and Society (IRPS), Australian Catholic University (ACU) dan The Institute for Culture and Society at University of Western Sydney dan The Asia Foundation (TAF) menyelenggarakan konferensi internasional yang mengusung tema “Keragaman dan Inklusi Disabilitas di Masyarakat Muslim: Pengalaman di Negara-negara Asia” di Hotel Grand Dhika, Jakarta Selatan. Acara yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 22 November 2017 ini menghadirkan banyak ahli dari berbagai perguruan tinggi dari dalam dan luar negeri.

Dr. Karen Soldatic dari Australian Western University memaparkan, Australia telah mengimplementasikan konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas.

“Pendidikan inklusif yang sudah berlangsung di Australia tidak hanya memperhatikan infrastruktur untuk orang-orang disable tapi juga sistem kurikulum, metode pembelajaran, dan semua fasilitas yang mendukung pembelajaran. Ia menjelaskan, keberhasilan inklusi sosial diantaranya karena masyarakat telah memiliki kesadaran terhadap penyandang disabilitas,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Napsiyah Ariefuzzaman dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memaparkan pentingnya disability mainstriming secara terintegrasi oleh pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga pelayanan sosial, lembaga pendidikan, dan lembaga lainnya.

“Belajar dari suksesnya program pengarusutamaan gender yang dilakukan secara serentak, integratif dan kooperatif antara stakeholder, saya meyakini program pengaursutamaan disabilitas ini juga dapat berhasil, sehingga kita dapat memberi ruang yang sama kepada para penyandang disabilitas atau difable di setiap sendi kehidupan baik pendidikan, sosial, dan politik,” paparnya. (rls/fid)