Oleh : Rudy Gani (Pendiri Tangsel Institute)

Dalam situasi pandemik seperti ini, keterbukaan informasi adalah hal paling penting bagi seluruh lapisan masyarakat selain makanan.

Tidak saja dari pemerintah, tetapi masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk meluruskan komunikasi dari bawah ke atas.

Salah satunya adalah keterbukaan pada jumlah warga miskin di tingkatan RT dan RW khusunya di seluruh kecamatan Tangsel.

Mengapa poin ini penting untuk diberikan catatan? Sebab, kita tidak menginginkan adanya bantuan yang tidak tepat sasaran.

Salah satu sumber terjadinya ketidaktepatan sasaran bantuan adalah persoalan data yang kurang akurat.

Bahkan, sejauh yang penulis dengar, beberapa data warga miskin yang pemerintah miliki sudah tidak lagi “uptodate”.

Padahal, jika kita berbicara soal kebijakan publik, data adalah kunci agar kebijakan serta bantuan yang diberikan dapat terdistribusikan dengan baik dan tepat sasaran.

Agar data-data yang dimiliki di tingkat RT dan RW valid, perlu proses kroscek yang dilakukan oleh pihak yang diberikan kewenangan melakukan.

Namun, melakukan kroscek data itu tidaklah mudah. Melakukan kroscek data tentu saja ada biaya yang harus dikeluarkan.

Dan ketika menyangkut soal anggaran, maka diperlukan persetujuan yang berlika-liku sebagaimana aturan keuangan pemerintah.

Disinilah repotnya!

Lakukan Revisi Data Tiap Hari

Resesi ekonomi pun sudah diambang pintu akibat Covid-19 yang belum tahu kapan berakhir.

Apabila masyarakat lapar dan tidak memiliki jaminan hidup yang ia yakini, maka kekerasan dan penjarahan tentu akan menjadi pilihan terakhir bagi mereka.

Jaring pengaman sosial itu harus diberikan secara tepat sasaran dan data yang dimiliki uptodate dari hari ke hari.

Sebab, korban yang ditimbulkan dari dampak covid-19 tidak dalam hitungan bulan atau minggu, tetapi berkejaran dengan hari.

Itu artinya, proses updating data yang dimiliki oleh pemerintah merupakan urgensi yang sama pentingnya dengan memberikan distribusi Jaring Pengaman Sosial.

Kita tidak pernah tahu kemana dampak covid-19 ini akan membawa milyaran umat manusia. Namun, adalah tugas kita bersama untuk saling membantu dengan cara mengingatkan kepada sesama terlebih pada pemerintah.

Penulis teringat kata-kata Pramoedya Ananta Toer dalam buku Jejak Langkah karangannya.

Dalam buku tersebut Pram mengatakan “didiklah rakyat dengan organisasi, didiklah penguasa dengan perlawanan”.

Kutipan kata Pram diatas bukan dimaksudkan agar kita melakukan perlawanan. Namun apabila pemerintah masih “bersikukuh” bahwa data yang ia miliki sudah sesuai dengan fakta dilapangan, berpuas diri atas bantuan yang telah diberikan, maka disitulah bentuk kepongahan pemerintah sedang dipertontonkan dan wajib dilawan.

Kita berharap pemerintah mau melakukan revisi data hari ke hari agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Karena dengan argumentasi diatas sekiranya pemerintah harus mendengarkan situasi yang ada dilapangan.

Tidak hanya duduk manis mendengar laporan dari anak buah yang belum tentu benar-benar turun mendengarkan jeritan dan harapan dari masyarakat.

Big Data Warga Miskin

Walau ditengah keterbatasan ikhtiar mendapat data yang update tidak boleh berhenti. Salah satu cara yang mudah ialah dengan memanfaatkan teknologi, atau bahasa kerennya “big data”.

Dengan hadirnya big data yang dimiliki pemerintah, masyarakat dan kelompok yang berkepentingan sangat mudah untuk mengkroscek serta melihat data tersebut.

Big data memiliki kecepatan, keakuratan serta kebaruan. Sifat big data inilah yang menjadi solusi agar kedepan pemerintah mulai memikirkan bagaimana big data menjadi salah satu penentu pengambilan keputusan dalam penanganan Covid-19 ini.

Setelah memiliki big data, keterbukaan pada pihak pemerintah juga harus terus didorong.

Pemerintah khususnya kota Tangerang Selatan harus membuka data pihak-pihak yang diberikan bantuan agar masyarakat dapat melakukan kroscek.

Hal ini ditujukan untuk membantu kepercayaan publik kepada pemerintah khususnya di kota Tangsel.

Jangan ada kesan bahwa pemerintah Tangsel anti kritik khususnya pada data warga yang mereka berikan bantuan.

Dalam konteks ini, penulis ingin mengingatkan bahwa secanggih apapun pengumpulan data yang dilakukan, tetap saja keakuratan 100% data itu tidak pernah ada.

Dalam bahasa penelitian, selalu ada kesalahan dalam membuat sebuah estimasi.

Dalam bahasa peneliti, kesalahan ini biasa disebut “margin of eror”. Sejauh mana eror ini mampu ditoleransi, tergantung kesepakatan.

Dari sinilah kita berharap bahwa pemerintah, khususnya pemkot Tangsel tidak menghambakan dan berpuas diri pada angka semata.

Sebab, dampak covid-19 bertamu tidak saja kerumah warga miskin, namun mereka yang berada di level menengah bawah juga ikut merasakan dampaknya.

Para pekerja yang menjaga outlet di mall, pelayan café, guru, tenaga adminstrasi di perusahaan swasta, dan sederet pekerjaan yang kini terhenti akibat Covid-19 adalah mereka yang saat ini merasakan dampak Covid-19.

Meskipun mereka tidak seprioritas warga miskin yang datanya sudah dipunyai pemerintah untuk dibantu. Namun mereka juga Rakyat Indonesia dan warga Tangsel yang nasibnya juga harus dipikirkan.

Pemerintah tidak boleh mudah berpuas diri dan hanya mengandalkan satu cara. Bahkan inovasi yang diharapkan untuk membantu warga yang terdampak covid-19 nihil adanya.

Untuk saat ini dan beberapa hari kedepan, bantuan sembako yang diberikan kepada warga mungkin cukup membantu.

Namun, untuk beberapa bulan hingga akhir tahun apakah sembako tetap menjadi kebutuhan bagi seluruh warga? Belum tentu.

Sebab, saat ini bantuan yang diberikan hanyalah bersifat parsial bukan permanen.

Atau dalam bahasa lain tidak cukup kasih ikan, setelah itu selesai.