Pemerintah akan melakukan program perlindungan sosial bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) rencana realokasi anggaran sebesar Rp500 miliar yang potensinya juga akan terus dikembangkan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Parekraf, Wishnutama, saat memberikan keterangan kepada pers usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) melalui konferensi video, Kamis (16/04/2020).

”Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Keuangan untuk dapat bisa melakukan bantuan, berbagai macam bantuan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Juga Bapak Presiden tadi sampaikan stimulus ekonomi untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan kita meyakini di 2021, karena kondisi work from home ini, pariwisata justru bisa rebound dengan sangat sangat signifikan,” ujar Wishnu.

Tentu, menurut Wishnu, juga harus berkompetisi dengan negara lain nanti setelah pasca pandemi Virus Korona (Covid-19) ini berakhir untuk melakukan berbagai macam strategi ke depan.

”Dan kita cukup meyakini bahwa tahun 2021 nanti industri pariwisata dan ekonomi kreatif dan banyak sekali sektor ekonomi kreatif ini yang terkait dengan sektor pariwisata,” imbuh Menparekraf.

Jadi saat ini walaupun sedang menghadapi pandemi Covid-19, menurut Wishnu, Kementerian Pariwisata tetap melakukan koordinasi dengan berbagai macam destinasi super prioritas dan yang utama untuk tetap mempersiapkan langkah-langkah nanti pada saat dapat melakukan rebound pasca pandemi Covid-19 ini.

”Dan fokus utama kita nanti  justru kepada hal-hal yang sangat basic di destinasi pariwisata. Dan saya juga sudah berbicara dengan beberapa pemda dan nanti juga nanti sore juga saya akan berbicara dengan beberapa kepala dinas untuk fokus ke hal-hal yang sifatnya higienis, higienitas,” kata Menparekraf.

Toilet, kebersihan, keselamatan, keamanan hal-hal tersebut yang perlu diutamakan, menurut Wishnu, sehingga benar-benar balik ke soal basic dan training mengenai hospitality, jadi fokusnya nanti ke arah sana untuk pasca Covid-19. Realokasi Kemenpar yang dilakukan, menurut Wishnu, Kemenparekraf akan melakukan berbagai macam program yang sifatnya padat karya.

”Dan ini lagi kita akan explore lebih lanjut, belajar bersama kementerian-kementerian terkait untuk dapat melakukan hal ini, termasuk soal stimulus ekonomi untuk industri pariwisata dan ekonomi kreatif ini agar bisa bertahan melalui situasi yang saat ini terjadi,” ujarnya.

Menurut Wishnu, Presiden meminta Kemenparekraf dan kementerian terkait mengkaji berbagai macam kebijakan untuk membantu perusahaan atau usah yang dengan syarat-syarat bisa tetap membayar gaji saat dirumahkan atau membayar gaji pegawai yang bekerja, tidak melakukan PHK, dan tetap memberikan THR dan lain sebagainya.

”Ada kebijakan-kebijakan tertentu untuk membantu perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini agar bisa melakukan hal-hal tersebu,” imbuhnya.

Hal ini, sambung Menparekraf juga sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, OJK dan lain sebagainya sehingga ada nafas untuk perusahaan-perusahaan untuk tetap menggaji karyawan atau memberikan THR.

”Ini juga akan kita, Bapak Presiden meminta kita untuk melakukan exercise terhadap hal ini agar ini bisa dilaksanakan. Kurang lebih demikian. Memang trend ke depan dalam waktu dekat ini setelah pasca Covid-19 berakhir memang trend pariwisata style-nya akan berubah dan ini menurut saya harus juga kita antisipasi,” kata Menparekraf.

Kartu Prakerja Soal Kartu Prakerja, Menteri Ketenagakerjaan dan Kemenparekraf juga terus melakukan berbagai macam koordinasi karena ada 1,1 juta yang terkait dengan tenaga kerja yang mendapatkan Kartu Prakerja. Ia menambahkan dengan Menteri Koperasi dan UMKM juga ada sekitar 2,1 UMKM yang juga terkait dengan pariwisata yang akan bantu bersama-sama dengan Menteri UMKM.

”Dan khusus untuk para pekerja  kreatif yang berkaitan dengan seni, kita bekerja sama juag dengan kementerian sosial untuk memberikan bantuan sosial secara langsung dan ini juga sedang dalam perencanaan agar lebih tepat sasaran. Kurang lebih demikian,” pungkas Menparekraf akhiri pernyataan. (rls)