Perubahan global serta disrupsi teknologi yang berdampak pada seluruh sektor, termasuk pendidikan, menuntut adanya adaptasi atau penyesuaian terhadap sistem pendidikan. Sistem pendidikan mulai dari prasekolah, dasar, menengah, vokasi, hingga pendidikan tinggi harus mampu menjawab kebutuhan dari perubahan besar yang ada saat ini.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait menggelar rapat terbatas melalui telekonferensi pada Kamis, 4 Juni 2020, yang membahas tentang peta jalan pendidikan tahun 2020-2035. Kepala Negara dalam pengantar rapat terbatas mengatakan bahwa negara kita harus dapat mengantisipasi perubahan-perubahan besar yang terjadi.

“Kita harus mengantisipasi perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia ini mulai dari disrupsi teknologi yang berdampak pada semua sektor baik penerapan otomatisasi, artificial intelligence, big data, internet of things, dan lain-lain. Kita juga harus mengantisipasi perubahan demografi profil sosio-ekonomi dari populasi yang termasuk perubahan dalam pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, perubahan lingkungan, hingga perubahan struktural yang sangat cepat akibat pandemi Covid yang kita alami sekarang ini,” ujarnya dari Istana Merdeka, Jakarta.

Banyak negara telah mengadaptasi sistem pendidikan mereka untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perubahan-perubahan tersebut. Sebab, cara kerja di masa mendatang tentu akan jauh berbeda dengan cara kerja yang dialami saat ini dan bahkan di masa lalu.

“Cara bekerja pada masa depan akan jauh lebih berbeda dengan yang kita alami hari ini, maka pembentukan SDM yang unggul di masa depan tidak bisa lagi berdasarkan perkembangan ilmu yang dibentuk berdasarkan tren masa lalu, tapi (mengacu) tren masa depan,” kata Presiden.

Tolok ukur mengenai hal tersebut selanjutnya dapat diperoleh melalui benchmarking terhadap negara-negara yang diketahui telah berhasil mengadaptasi sistem pendidikan mereka. Di antaranya ialah Australia untuk sistem pendidikan anak usia dini, Finlandia untuk sistem pendidikan dasar dan menengah, Jerman untuk pendidikan vokasinya, hingga Korea untuk sistem perguruan tinggi mereka.

Namun, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang nantinya hendak dicapai oleh adaptasi sistem tersebut merupakan SDM yang berkarakter, berakhlak mulia, serta memegang nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Seadaptif apapun sistem pendidikan kita yang harus berubah, pendidikan karakter terhadap keluhuran bangsa tidak boleh ditinggalkan.

“Pendidikan karakter tidak boleh dilupakan karena ini merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan mental dan karakter bangsa,” tuturnya.

Kemudian, dalam mengimplementasikan peta jalan pendidikan 2020-2035 tersebut, diperlukan pula target-target tinggi dan terukur mengenai hasil belajar berkualitas, perbaikan kualitas guru, kurikulum, maupun infrastruktur sekolah, dan bagaimana mewujudkan distribusi pendidikan yang inklusif dan merata.

Kepala Negara juga menegaskan, berhasilnya reformasi di bidang pendidikan ini tidak hanya ditentukan oleh satu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, melainkan harus didukung pula oleh segenap komunitas pendidikan, kementerian dan lembaga lain, masyarakat, pemerintah daerah, juga kemitraan dengan pihak swasta.

“Karena reformasi pendidikan bukan hanya mencakup penyesuaian kurikulum, pedagogi, dan metode penilaian, tapi juga menyangkut perbaikan infrastruktur, penyediaan akses teknologi, dan yang berkaitan dengan dukungan pendanaan,” tandasnya.