Menjelang akhir tahun ini, Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) bakal mengevaluasi progres program kerja sepanjang tahun anggaran 2014.

“Evaluasi program itu yang masuk dalam APBD murni 2014. Jadi sisa bulan tahun ini akan sedikit pembuatan program baru,” kata Walikota Tangsel, Airin Rachmy Diani, Jumat (29/8/2014).

Airin, biasa ia akrab disapa menjelaskan, bahwa sisa penggunaan anggaran (silpa) yang nilainya kurang lebih Rp560 miliar sudah dimasukkan ke dalam APBD murni 2014 pada Februari lalu. Ini artinya, semua program yang pendanaannya masuk dalam silpa tadi waktu pengerjaannya tahun ini. Ia menegaskan, bahwa ada penambahan pendapatan sebesar Rp50 miliar.

“Saya hanya ingin meluruskan bahwa untuk APBD Perubahan bukan suatu hal yang wajib,” tegasnya.

Ia pun telah meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris daerah untuk mengkaji dan merumuskan apakah Pemkot Tangsel perlu melakukan pembahasan APBD-P atau tidak. “Nanti Tim TAPD yang merumuskan apakah kita (Pemkot) perlu melakukan pembahasan APBD-P atau tidak,” ujarnya.

Sebelumnya Pemkot Tangsel mendapat sorotan dari sejumlah kalangan yang mengungkap serapan APBD Tangsel rendah, hanya bergerak di kisaran 30-40 persen. Atas dasar serapan rendah itu, pemkot dinilai gagal.

Persoalan penyerapan anggaran yang rendah, Airin katakan tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Ada banyak faktor yang memengaruhi. Sebut saja salah satunya adalah prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah.

Ia berharap ke depan terjalin kerjasama yang baik dan kuat antara eksekutif-legislatif, jika ingin menyelesaikan semua program kerja yang telah disusun. Airin mengaku bahwa selama ini hubungan dengan legislatif sudah sangat baik. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi.

“Apa yang saya lakukan bagian dari upaya untuk bisa segera menyelesaikan seluruh program.” ujarnya.

Mengenai infrastruktur jalan-jalan yang rusak, berdasarkan data yang ada dominan merupakan jalan provinsi dan nasional.

Pihaknya telah berupaya dan akan terus berusaha mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Pusat. Baik itu secara lisan maupun tertulis.

“Belum lama ini saya beserta dinas terkait telah mempresentasikan terkait permasalahan jalan-jalan yang rusak di Tangsel di Sekretariat Daerah dan Dinas Bina Marga Banten,” ujarnya lagi.

Pada kesempatan itu, dirinya mendesak agar pemprov terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar segera dilakukan perbaikan-perbaikan jalan. Tak lupa mengalokasikan anggaran perbaikan jalan melalui APBD murni maupun APBD perubahan Banten. (mdr/to/kt)