Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengikuti Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), pada Jumat (24/10/2025). Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode in depth interview secara daring melalui zoom meeting.

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan, menegaskan bahwa SAKIP bukan hanya sekadar sistem pelaporan atau alat penilaian, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada hasil.

“SAKIP adalah bagian dari upaya kita bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang terencana, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap kebijakan dan anggaran harus benar-benar berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pilar menegaskan bahwa tujuan utama akuntabilitas kinerja bukanlah sekadar mengejar nilai SAKIP yang tinggi, melainkan memastikan agar hasil kinerja pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Masyarakat tidak menilai kita dari dokumen laporan, tetapi dari perbaikan layanan publik, kemudahan akses, dan kesejahteraan yang mereka rasakan dari kerja nyata pemerintah,” pungkasnya.

Sementara itu, Nurhasni, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, menyampaikan apresiasinya kepada Pemkot Tangsel atas kesigapan dan upaya berkelanjutan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja di daerah.

“Kami mengapresiasi langkah-langkah nyata yang telah dilakukan Pemkot Tangerang Selatan dalam memperkuat sistem akuntabilitas kinerja. Komitmen ini penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Nurhasni.

Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, pemerintah daerah juga diminta untuk melaporkan perkembangan dari program prioritas Presiden, khususnya terkait tema penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Tim evaluator dari Kemenpan RB yang terdiri atas Najamuddin Mointang, Fernando Silalahi, dan Catur Bintang Pamungkas meminta klarifikasi dan pendalaman terhadap tindak lanjut rekomendasi LHE AKIP 2024, implementasi SAKIP tematik kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, serta capaian program prioritas nasional.

Evaluasi ini melibatkan 10 perangkat daerah sebagai sampel, yaitu Bappelitbangda, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (fid)