“Memastikan bahwa dimulainya program penghijauan rehabilitasi lahan-lahan kritis, rehabilitasi lahan-lahan yang sering longsor, rehabilitasi lahan-lahan yang daerahnya wilayahnya sering banjir itu betul-betul bisa kita mulai dari membangun nursery,” ucap Presiden.

Presiden menuturkan bahwa pemerintah akan membangun sejumlah persemaian serupa di tahun 2022. Presiden menyebut bahwa hal tersebut juga dapat mendukung pemerintah dalam melakukan penelitian terhadap kekayaan plasma nutfah yang terdapat di Indonesia.

“Di tahun 2022 kurang lebih 30 nursery seperti di nursery Rumpin ini akan bisa memproduksi kurang lebih 12 juta bibit tanaman, pohon, baik itu albasia, sengon, kemudian eukaliptus, kemudian manglid, ada juga jati, mahogany, semuanya ada,” tuturnya.

Di samping itu, Presiden berharap agar pembangunan persemaian tidak hanya memberikan manfaat dalam hal lingkungan, tetapi juga dapat membantu meningkatkan perekonomian.

“Sehingga yang kita produksi ini betul-betul bisa mendapatkan manfaat ekonomi, baik bagi negara maupun bagi masyarakat. Jadi lingkungannya dapat, ekonominya juga dapat,” ucap Kepala Negara.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan riset untuk mendukung pengembangan bibit-bibit unggul sesuai dengan karakteristiknya.

“Karena ini nanti diperlukan untuk mengatasi berbagai problem lingkungan dan kehutanan kita, dan setiap lokasi itu memiliki karakter dan memiliki kebutuhan yang berbeda,” tuturnya.

Selain itu, Laksana menyebut bahwa BRIN akan melibatkan beberapa pihak untuk mendukung pengembangan pusat-pusat persemaian di Indonesia

“Kami akan mengerahkan khususnya para periset dari life science dari ilmu hayati kami, juga yang dari eks Kementerian Pertanian dan juga KLHK untuk kembali mendukung riset yang bisa membantu pusat-pusat persemaian yang dikembangkan KLHK,” ucap Laksana.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut antara lain Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Dewan Pengarah BRIN Bambang Kesowo. (red/rls)