Soal Hanura Tak Hadir dan PDIP Walk Out, Airin Rachmi Diany: Itu Dinamika yang Baik

Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany menegaskan, sikap menolak pengesahan perubahan anggaran kas daerah dan keluar dari rapat paripurna atau walk out merupakan hal biasa dalam iklim demokrasi berserikat serta menyatakan pendapat‎. Sebab, setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama sebagai abdi masyarakat, dan konstitusi telah mengatur semuanya.

Diketahui, ada sembilan orang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel asal Fraksi PDI Pejuangan ogah menandatangani berita acara persetujuan bersama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-Perubahan 2015. Meski menolak tapi seluruh legislator Banteng Moncong Putih tetap hadir, dan tiba-tiba saja setelah interupsi dipertengahan sidang mereka kompak langsung ngacir keluar gedung.

“Bagi saya menjadi suatu dinamika yang baik tentunya.‎ Fungsi dari legislatif itu sendiri adalah melakukan pengawasan, penganggaran dan membuat regulasi,” tegas Airin Airin Rachmi Diany kepada wartawan usai acara di kawasan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Selasa (13/10/2015) malam.

Dijelaskan, jadi tentunya dari pihak lembaga eksekutif dan legislatif dapat tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.‎ Namun, tetap saja ada yang perlu digarisbawahi dari rangkaian kegiatan pembahasan nota keuangan daerah ini. Ujung pangkalnya tetap meski mendahulukan kepentingan seluruh elemen masyarakat.

Ketika ditanya perihal adanya tudingan dari Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Tubagus Bayu Murdani, yang menuding pihak eksekutif tidak terbuka dalam mengusulkan perubahan anggaran.  Apalagi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak transparan saat menyusun nota keuangan. Bahkan tak sedikit yang minus punya Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga klausul besarnya penambahan alokasi kas daerah tersebut patut dicurigai peruntukannya.

Airin mengingatkan perlunya bagi setiap pejabat daerah ataupun penyelenggara negara memperhatikan regulasi yang tertuang dalam tata tertib (Tatib). Ia mengaku, mulai dari tahap awal menyusun Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) jajarannya telah mengikuti seluruh aturan serta ketentuan yang berlaku.

Draft rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD-Perubahan 2015 yang telah disahkan ini selanjutnya akan segera diserahkan ke Pemerintah Provinsi Banten. Airin berharap, nota anggaran tak terlalu banyak yang dikoreksi. Sehingga dana kas daerah perubahan ini bisa langsung dipergunakan untuk kepentingan melayani masyarakat umum.

“Kalau eksekutif kan sifatnya mengikuti Tata Tertib yang ada di DPRD. Pasti kita selanjutnya akan langsung serahkan ke‎ Gubernur Banten untuk dievaluasi,” jelasnya.

Sembilan legislator Tangsel pilih walk-out disela rapat paripurna pengesahan APBD-Perubahan 2015. (LLJ)

Airin menambahkan, setelah alokasi APBD-Perubahan 2015 cair‎ seluruh anak buahnya agar bergerak cepat melaksanakan program kegiatan kerja yang sebelumnya telah direncanakan. Apalagi sisa waktu yang tersedia sangat singkat.

Jika ada program pengadaan barang dan jasa yang harus dilelang, maka pejabat terkait harus sigap. Harapannya tentu saja agar sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tak tinggi seperti tahun sebelumnya.

“Biar penyerapan anggaran bisa tinggi. Kan kita juga ada beban dipenyerapan APBD murni, ditambah lagi sekarang ada anggaran perubahan,” tambah ibu dua anak yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat II Partai Golkar Kota Tangsel ini.

Sikap serupa menolak ketuk palu APBD-Perubahan 2015 juga telah dilakukan oleh enam legislator yang berasal dari Fraksi Partai Hanura. Hanya bedanya, seluruh anak buah Wiranto tak muncul sejak awal acara yang digelar di salahsatu lembaga pendidikan tinggi yang terletak dekat Terminal Pondok Cabe. (yw/fid)