“Belanja di bidang sumber daya manusia (SDM) masih prioritas utama. Untuk pendidikan lebih dari Rp500 triliun, kesehatan Rp196 triliun, bantuan sosial lebih dari Rp400 triliun, dan infrastruktur lebih dari Rp430 triliun,” ujarnya dalam Indonesia Outlook 2021 yang diselenggarakan oleh Tempo, Jumat (11/12/2020)

Berkaca pada kontraksi yang dialami di kuartal kedua tahun 2020, Sri Mulyani menyatakan, alokasi belanja tersebut bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi tahun 2021 dan menjadikan perekonomian Indonesia masuk dalam zona positif.

Menkeu meyakini, kegiatan ekonomi masyarakat akan bergerak bergantung dari pengendalian masalah COVID-19 melalui vaksin dan kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan. Bergeraknya kegiatan ekonomi masyarakat akan berujung pada pulihnya ekonomi.

Program pemulihan ekonomi juga bergantung pada kolaborasi dengan semua sektor. “Langkah-langkah pemerintah hanya akan bisa berjalan apabila kolaborasi dengan sektor dunia usaha dan masyarakat,” ungkap Menkeu.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, kolaborasi ini dapat melalui partisipasi dengan mendukung riset vaksin, produksi alat pelindung diri, dan produksi peralatan tes PCR.

Menkeu menutup paparan dengan menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan akan terus merumuskan langkah-langkah kebijakan APBN untuk mengendalikan COVID-19 dan menangani dampaknya terhadap sosial dan ekonomi. (sk/rls)