Kabartangsel.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo berencana menambah 60 pos jabatan baru untuk perwira tinggi TNI dan menambah pos jabatan baru bagi jabatan perwira tinggi di lingkup internal serta di kementerian dan lembaga.

Letnan Jenderal (Purn) TNI Johannes Suryo Prabowo menilai bahwa, wacana tersebut sebagai bentuk pengambilan hati prajurit TNI.

Menurutnya, wacana dwifungsi TNI kembali digulirkan, hanya ingin menyenangkan hati perwira tinggi TNI non-job.

“Tapi kalau kasih ‘permen’ supaya dukung saya, bisa jadi. Tapi jangan khawatir itu tidak akan terpengaruh,” kata Suryo, dalam diskusi bertajuk ‘Rezim Jokowi Mau Hidupkan Dwifungsi TNI?’ di Kantor Seknas duet Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (5/3) .

Ia juga memastikan bahwa, prajurit TNI bukan robot. “Saya mengenal adik-adik saya. Di TNI meski tidak tertulis, perintah yang salah tidak wajib untuk diikuti. Tak usah khawatir, pemimpin tidak netral maka masih banyak yang memiliki akal sehat,” tuturnya.

Mantan Kepala Staf Umum TNI ini pun mengakui banyak petinggi TNI tidak memiliki jabatan. Berdasarkan hitungan kasarnya, jabatan untuk bintang satu hingga empat tersedia 1.000 kursi. Sementara kolonel yang memenuhi syarat mencapai 32.000 jiwa,
Suryo mengungkapkan, rencana menempatkan perwira TNI di institusi sipil adalah wacana lama. Hal itu, menurutnya, muncul lantaran adanya masalah di administrasi.

“Di TNI ada istilahnya satu jabatan, hanya boleh satu pangkat. Apa yang terjadi? Numpuknya di pangkat kolonel. Ini menjadi masalah. UU sudah berikan tempat 10 lembaga. Jadi ketika masa sekarang ada tawaran pikiran, karena tahun politik jadi berpikirnya untuk mengambil hati para TNI,” pungkasnya. (yog)

Source