Salah satu cara untuk mendeteksi dini dalam rangka meminimalisir potensi pelanggaran pelaksanaan pemilu adalah dengan memetakan indeks kerawanan pemilu.

Mulai dari isu-isu yang sering terjadi yaitu politik identitas, kampanye hitam di media sosial, money politik, hingga netralitas ASN maupun penyelenggara itu sendiri.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan saat menghadiri undangan Rapat Koordinasi bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan mengenai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang diselenggarakan di Hotel Marilyn, Serpong. Selasa (22/11).

“Perlu adanya beberapa tindakan untuk pemilihan secara demokratis. Mulai dari regulasi yang jelas dan tegas, pemilih yang cerdas dan partisipatif, penyelenggaraan yang kompeten dan berintegritas, maupun birokrasi yang netral,” kata Pilar

Untuk itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat mendukung rapat koordinasi IKP dan sosialisasi peraturan pengawasan pemilu serentak ini.

“Ini langkah antisipasi dari kerawanan-kerawanan yang dipetakan,” tambahnya.

Melalui Rakor ini, kata Pilar, kita semua dapat memegang komitmen untuk mengawal tahapan maupun proses pemilu serentak dengan baik. Sehingga pada pelaksanaan nanti dapat mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas.

“Saya percaya dan meyakini bahwa rakor ini akan menghasilkan point per point yang positif dalam mengukur Indeks Kerawanan Pemilu,” ujarnya.

Terakhir, ia menyampaikan bahwa komitmen tersebut harus diimplementasikan bersama-sama Bawaslu, Panwaslu kecamatan dan unsur-unsur lainnya untuk mengawal tahapan dan proses pemilu 2024 dengan baik. (red/fid)