Banjir dan kemacetan bukan hanya menjadi permasalahan Jakarta, namun melebar hingga daerah penopang yang berbatasan langsung dengan ibu kota. Hal itu pula yang melatarbelakangi dibentuknya Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur). Tergabung di dalamnya,Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat,Banten,dan kota-kota di sekitar Jakarta Gubernur Jawa Barat yang juga Ketua BKSP Jabodetabekjur Ahmad Heryawan mengatakan, setiap harinya terdapat 2,4 juta jiwa yang masuk dan keluar Jakarta dari kawasan Jawa Barat dan Banten.

Terutama daerah Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.Fenomena tersebut merupakan salah satu penyebab kemacetan yang terjadi di beberapa pintu masuk ibu kota. ”Setiap pagi orang-orang masuk ke Jakarta, sorenya ketika pulang kerja, mereka beramairamai kembali ke daerah-daerah penopang. Hal-hal seperti ini yang kami bahas di dalam BKSP Jabodetabekjur,” kata HeryawandalamRapatParipurna BKSP Jabodetabekjur di Hotel Panghegar, Jalan Merdeka, Kota Bandung,kemarin.

Selain lalu lintas, terdapat berbagai masalah lain yang menjadi agenda pembahasan forum ini. Di antaranya penyetaraan pendidikan, layanan kesehatan, kesetaraan sosial, dan tata ruang di kawasan perbatasan. Namun untuk menengahi upaya penuntasan masalah tersebut,para peserta rapat sepakat untuk menyerahkan posisi coordinator BKSP Jabodetabekjur pada pemerintah pusat. ”Untuk masalah lalu lintas, kami sudah membuat MoU pembangunan busway dengan rute Jakarta-Bekasi. Diharapkan itu dapat mengurai kemacetan.

Banjir juga kami bahas di sini,jangan sampai ada lagi sebutan bahwa banjir di Jakarta adalah kiriman dari Jawa Barat,”kata Heryawan. Pada rapat tersebut, tiga gubernur yang berkepentingan direncanakan hadir.Namun saat acara, hanya terlihat Ahmad Heryawan yang langsung memimpin forum.

Sedangkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah diwakili Asisten Daerah II, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo(Jokowi) diwakiliSekretaris Daerah Fajar Panjaitan. Fajar menyatakan siap menginventarisasi masalah yang mengemuka dalam forum untuk selanjutnya disampaikan pada Gubernur. ”Kami sangat terbuka untuk menerima kritik, dan masukan dari berbagai daerah di sekitar DKI Jakarta.

Termasuk saran dari Gubernur Jawa Barat dan Banten,” kata Fajar. Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menilai konsep kerja sama lintas wilayah seperti ini sejak lama diwacanakan. Namun hingga kini tidak ada komitmen kuat dari para pihak terkait untuk merealisasikannya. (Sind/kabartangsel)