Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany memimpin safari kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tujuh kecamatan. Musrenbang merupakan wadah penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rangkaian kegiatan Musrenbang diawali di Kecamatan Pondok Aren dan Serpong Utara pada Selasa,18 Maret 2014. Dilanjutkan di Kecamatan Pamulang pada Jumat, 21 Maret 2014. Kemudian di Kecamatan Setu dan Serpong pada Senin, 24 Maret 2014. Terakhir di Kecamatan Ciputat dan Ciputat pada Rabu, 26 Maret 2014.

Walikota Airin, kembali mengingatkan kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan, khususnya fisik agar hasilnya bisa maksimal. “Selalu saya sampaikan untuk tidak main-main,” kata Walikota Airin di Remaja Kuring, Serpong.

Menurutnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah memiliki dan menetapkan Standar Satuan Harga (SHH) 2014. Pengadaan barang dan jasa dalam setiap kegiatan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan yang tergabung dalam Unit Lembaga Pengadaan (ULP) dan pelaksanaan lelang tender proyek dilaksanakan lewat Layanan Pengadaaan Secara Elektronik (LPSE).

Melalui sistem online, akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa bisa terwujud. Alhasil, semua peserta bisa ikut lelang untuk memberikan penawaran harga sesuai dengan nilai pagu anggaran.

Mengacu pada regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Tahun ini kita targetkan semua tender lewat LPSE. Jadi ya berkompetisi secara benar sesuai aturan dan ketentuan yang ada,” terangnya.

Walikota Airin mengaku tidak segan menindak dan memberikan sanksi kepada pihak ketiga yang membandel. Secara intensif dirinya bakal turun langsung ke lapangan untuk memantau proses pekerjaan.

Periode ini dirinya telah canangkan sebagai tahun evaluasi program kerja yang telah digulirkan. Serta tak kalah pentingnya, era peningkatan mutu dan kualitas pelayanan ke masyarakat. “Selalu saya sampaikan, mutu dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan harus sesuai dengan total uang yang dikeluarkan dari APBD,” terangnya.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Teddy Meiyadi, mengaku bahwa pencapaian hasil pembangunan infrastruktur telah signifikan. Hal ini sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2011-2016. “RPJMD jalan sudah sampai 75 persen,” ungkap Teddy di Pamulang. .

Menurutnya, mayoritas ruas jalan lingkungan dan umum yang statusnya milik Pemerintah Daerah telah banyak diperbaiki. Bentuknya mulai dari betonisasi, pengaspalan hingga konblok. Sementara untuk gedung-gedung pelayanan pemerintahan telah mencapai tiga per empat dari total gedung yang ada.

Menurut Teddy, tentunya setelah ini program kerja yang akan digulirkan akan mulai bergeser. “Jangan terus menerus pembangunan fisik. Harus ada solusinya, salah satunya program peningkatan sumber daya manusia. Yakni, peningkatan kesejahteraan masyarakatnya,” terangnya.(ts/kt)