Perolehan kursi Partai Golkar di pemilu legislatif 2014 terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan, yakni 91 kursi atau 16,3 persen. Dengan perolehan itu, posisi Golkar dinilai sangat strategis terutama dalam membentuk performa pemerintahan ke depan.

Pengamat politik Konsep Indonesia (Konsepindo) Research and Consulting Budiman mengatakan, dengan hanya selisih 18 kursi dari PDI Perjuangan, keberadaan Partai Golkar tak dapat diabaikan. Baik mengusung calon presiden sendiri atau mendukung capres lain sebagai mitra koalisi, nilai tawar Golkar tetap tinggi.

“Selisih Golkar dengan PDIP minus 18 kursi, sedang dengan Gerindra unggul 18 kursi. Ini akan memengaruhi formula pemerintahan ke depan,” katanya dalam diskusi Menakar Arah Koalisi Pilpres 2014 di Jakarta Selatan, Jum’at (16/5).

Ia menyatakan, sejatinya dengan perolehan tersebut Partai Golkar tetap memasang kadernya sebagai calon presiden. Namun begitu, lanjut Budiman, jika memang dinamika politik tak memungkinkan, maka Partai Golkar akan jadi penentu arus koalisi PDI Perjuangan dan Koalisi Partai Gerindra.

“Kalau poros koalisi baru gak terbentuk, dan capres yang ada ingin pemerintahannya nanti kuat, harus rangkul Golkar,” tegasnya.

Hal itu diungkapkan, karena menurutnya, persentase kursi partai yang sudah bergabung dengan dua poros tersebut, jika ditambah Partai Golkar kekuatannya jauh lebih dashyat.

“Persentase kursi PDIP, Nasdem dan PKB kalau ditambah Golkar jadi 50 persen lebih. Begitu juga Gerindra, PAN, PPP, dan PKS ditambah Golkar mencapai 52 persen. Di sinilah Golkar penentu,” jelas Budiman.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Pemilu Damai Indonesia Indrawan SH mengatakan, koalisi yang kuat saat ini dibutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang efektif. Pasalnya, hal itu merupakan konsekuensi logis dari pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai.

“Wajib dilakukan. Apa masalahnya? Dengan sistem multipartai jangan dianggap mudah. Kekuatan di parlemen sangat vital,” tandasnya.

Indrawan mengacu pada pengalaman sebelumnya di mana pemerintah kurang efektif menjalankan roda pemerintahan. Seringkali kebijakan pemerintah dihambat bahkan digagalkan oleh kekuatan parlemen.

“Saya yakin semua capres ingin memperkuat sistem presidensial. Satu-satunya jalan ya perkuat koalisi dari sekarang,” pungkasnya. (*/kt)