SERPONG, (31/8/13). Advokasi dan hukum serta pengorganisasian masih cukup menarik untuk dibahas. Dalam konteks pengorganisasian dan advokasi jantungnya adalah kedaulatan rakyat. Namun kedaulatan rakyat dalam kondisi saat ini sudah hampir hilang. Sementara itu pengorganisasian tidak hanya mengorganisasi massa, melainkan juga hal-hal lain untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal ini dikatakan, Praktisi Hukum, Johnson Panjaitan saat menjadi Narasumber di Sekolah Demokrasi Tangerang Selatan, Sabtu (31/8).

Menurut Johnson, pengorganisasian tidak harus merubah kebijakan tetapi juga bisa merubah kebudayaan atau kultur masyarakat. “Saya mencontohkan seperti Aksi Kamisan yang dilakukan oleh para Korban Pelanggaran HAM, di depan Istana Negara, adalah aksi yang terus dilakukan dalam rangka membangun budaya melawan lupa”, katanya.

Johnson mengutarakan bahwa ingatan publik sangat pendek, sehingga harus terus dilakukan upaya memperpanjang ingatan, misalnya terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang sudah pernah terjadi.

Menurut Johnson, bangsa ini membutuhkan figur-figur yang idealis yang bisa dijadikan panutan hingga negarawan, namun figur harus lahir dari satu proses pendidikan politik. Karena pendidikan politik melahirkan warganegara yang cerdas sehingga bisa mewujudkan kedaulatan rakyat.

“Pada kondisi saat ini, selain kecerdasan dan humanisme, kita juga harus menerima nilai-nilai yang benar secara konsisten. Sehingga kedaulatan rakyat bisa bersifat kongkret dalam mereaksi dominasi yang ada, misalnya sistem tidak didominasi parpol namun kekuatan sipil juga harus diperhitungkan”, ucapnya.

Advokasi, lanjut Johnson Panjaitan, juga harus dilakukan untuk merubah kebijakan dari aspek institusi mulai dari level yang paling bawah seperti tingkat desa/kelurahan hingga level lebih tinggi ditataran MPR dan DPR-RI.

“Untuk merubahnya dan mewujudkannya, dibutuhkan kapasitas kekuatan sipil (civil society). Hanya kekuatan sipil yang bisa mendominasi kekuatan partai politik”, tutupnya.

(Rml/Rin/kt)