Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 Tahap 2 Sebesar Rp149,31 Triliun

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengadakan Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Kemasyaratan (Bakohumas) di Bali, 23-25 Juli 2018.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemendesa PDTT Bonivacius Prasetya Ichtiarto dalam paparan diskusi, Senin (23/7) malam, menyampaikan pendamping desa hingga saat ini sebanyak 36.384 orang.

“Jumlah penyaluran dana desa tahun 2015-2017 sebesar Rp122,09 triliun sedangkan hingga tahun 2018 tahap 2 sebesar 149,31 triliun. Hingga saat ini jumlah BUMDesa terbentuk mencapai 39.149,” ujar Bonivacius seraya menyampaikan anggaran tersebut digunakan untuk jalan desa, drainase, PAUD, jembatan, sarana olahraga, air bersih, posyandu, dan lain-lain.

Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), menurut Bonivacius, merupakan program prioritas lain Kemendesa PDTT yang hingga saat ini telah ada 343 Prukades, dengan investasi potensial sebesar Rp47 Triliun yang melibatkan hampir 148 kabupaten.

“Pembangunan daerah tertinggal salah satu programnya pembangunan pasar kecamatan 10 unit. Pembangunan daerah tertentu salah satu programnya jalan perbatasan. Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi salah satu programnya pembangunan fasilitas umum seperti balai desa sebanyak 785 unit,” tambah Bonivacius menjelaskan 3 fokus program Kemendes PDTT tahun 2015-2017.

Kebijakan dana desa, menurut Bonivacius, terus meningkat yakni Rp20,67 triliun tahun 2015, 46,98 triliun tahun 2016, serta masing-masing 60 triliun pada tahun 2017 dan 2018.

“Alokasi tahun 2018 sebanyak 3 tahap yakni 12 Triliun tahap 1 serta tahap kedua dan ketiga sebesar 24 Triliun,” ujar Bonivacius.

Tahun 2018, tambah Bonivacius, sesuai arahan Presiden sebanyak 30 persen dialokasikan untuk kegiatan padat karya tunai sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat desa.

“Total kegiatan padat karya tunai desa yang dilaksanakan berhasil menciptakan 3.540.417 hari orang kerja dan sebanyak Rp689,74 miliar diberikan upah,” ujarnya.

Perkembangan status desa, menurut Bonivacius, realisasi 24 Mei 2017 dari survei di 61.289 desa/82% dari total desa, didapatkan hasil 8.305 terjadi penurunan desa tertinggal dan peningkatan 2.318 desa mandiri. Artinya, lanjut Bonivacius, melewati target RPJMN 2015-2019 yakni penurunan 5.000 desa tertinggal dan peningkatan 2.000 desa mandiri.

Saat sesi paparan lainnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali Ketut Lihadyana menyampaikan bahwa Provinsi Bali sudah memberikan dana desa sebesar 1 miliar tiap desa melalui Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara).

Tingkat pengangguran terbuka di Bali, tambah Ketut, menduduki angka terendah se-Indonesia.

Salah satu contoh keberhasilan dana desa di Bali, Direktur BUMDes Sima Sari Dana Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, I Gusti Ketut Sima menyampaikan BUMDes yang dipimpinnya berdiri pada tanggal 2 Desember 2017.

Kegiatan yang dilakukan BUMDes Sima Sari Dana, menurut Pak Ketut, pengelolaan sampah dengan bank sampah, unit toko, dan PAUD serta pengolahan air minum dalam kemasan.

Di akhir sesi, Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Kementerian Desa PDTT Nugroho Setijo Nagoro menyampaikan sinergi pembangunan ekonomi desa di antaranya adalah kerja sama dan fasilitasi BUMDes, pelatihan kewirausahaan dan manajemen BUMDes, pendampingan serta dukungan modal, sarana produksi dan pasca panen.

“Contoh pengembangan BUMDes di antaranya BUMDes Desa Pulutan, Minahasa, BUMDes Desa Marinsow Minahasa Utara, BUMDes Desa Mekarmaya Karawang, dan BUMDes Desa Gempol Kolot Karawang,” ujar Nugroho seraya menambahkan bahwa contoh BUMDes tersebut masuk kategori berkembang.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Rosarita Niken Widyastuti, menyampaikan bahwa perhatian Pemerintah terhadap desa demikian besar karena setiap tahun anggaran yang diberikan makin meningkat.

Dirjen IKP berharap bahwa humas K/L melakukan penyebarluasan informasi tentang pertumbuhan masyarakat desa.

“Strategi komunikasi kekinian juga harus tetap dilakukan. Dengan dana desa yang terus ditingkatkan diharapkan meningkatkan kemampuan perdesaan,” tutur Niken seraya menyampaikan bahwa data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkini angka kemiskinan sebesar 25,95 juta (9,82%) di tahun 2018 atau turun dari 26,58 juta (10,12%) dibanding September tahun 2017 di era Pemerintahan Presiden Jokowi.

Informasi keberhasilan pemerintah ini, lanjut Niken, dapat disampaikan melalui narasi grup whatsapp, story telling, diamplikasi secara gotong-royong keberhasilan dana desa baik dengan strategi above dan below the line.

Penyebarluasan informasi tentang capaian pemerintah, lanjut Niken, akan mengimbangi info hoax yang beredar di masyarakat. (rls/fid)