Jakarta, Nasional — Tanggal 4 November 2016 disebut-sebut akan terjadi people power tepatnya demo besar umat Islam. Diprediksi demo akan diikuti ribuan bahkan diklaim ratusan ribu orang. Demo itu sendiri terkait dengan tuntutan ummat Islam pasca demo sebelumnya agar Ahok diadili karena penistaan agama yang dilakukannya saat curi start kampanye di Kepulauan Seribu.

Membahas dampak demo tersebut terhadap pilkada DKI dan juga pengaruhnya atas suara Ahok-Djarot, berikut petikan wawancara dengan pengamat politik yang juga direktur Konsepindo Research & Consulting, Veri Muhlis Arifuzzaman.

Anda sudah mendengar rencana poople power 4 November? Apakah gerakan tersebut berkait dengan Pilkada DKI?

Saya kira tidak segenting itu suasananya, bukan pepole power-lah.  Itu demonstrasi massa pada umumnya, hanya memang menjadi menarik karena kasusnya berkait dengan pilkada DKI yang sedang berlangsung.

Begini, menurut saya, Ahok itu tegas sudah meminta maaf. Walau menjengkelkan karena ngotot tidak merasa bersalah dan tak mau meminta maaf pada awalnya, tetapi secara faktual dan terekam, Ahok sudah meminta maaf dan menjelaskan tak ada maksud menista Al-Quran. Ini penting dicatat. Jadi dari sisi tuntutan, sudah terpenuhi. Tinggal persoalan hukumnya.

Persoalan penistaan agama yang dilakukan Ahok tentu harus ditindaklanjuti oleh kepolisian. Ini masalahnya, apakah penanganannya dilakukan dengan benar dan transparan atau sebaliknya.

Idealnya demo 4 November itu adalah gerakan menekan atau mendesak kepolisian untuk mengusut kasus penistaan agama itu. Tetapi karena demo ini berlangsung saat masa kampanye Pilkada DKI, dapat saya pastikan, akan dimanfaatkan oleh lawan Ahok untuk kepentingan politiknya.

Saya memprediksi akan ada upaya memanfaatkan kasus ini untuk men-down-grade Ahok, itu tentu biasa saat pilkada tetapi menjadi rawan dan tak biasa karena kasusnya cukup riskan, berisiko.

Apakah akan ada pengaruhnya terhadap penurunan suara Ahok?

Bisa saja, tentu harus disurvei. Tetapi persoalannya bukan sesederhana apakah demo itu berdampak elektoral atau tidak. Ada yang lebih besar dari itu. Soal integrasi warga bangsa, soal persatuan negara. Jika otoritas polkam tak mampu menyelesaikan persoalan ini, akan bahaya. Ini tantangan buat pemerintah, ini jangan dianggap sepele sama Pak Jokowi.

Apa mungkin Ahok jadi tersangka?

Sepanjang yang saya tahu, ketika masuk masa kampanye, semua fokus kampanye. Kasus-kasus seperti pengaduan penistaan agama, tuduhan penyelahgunaan wewenang dan lainnya ditunda setelah pilkada.

Di situ masalahnya kan. Jadi kelompok pendesak akan mendesak terus, sementara kepolisian dihadapkan pada persoalan ini sudah masuk masa kampanye pilkada.

Solusinya menurut saya sih sederhana, buat saja kesepakatan dengan para pendemo dan atau pimpinan ormas Islam yang mendemo bahwa kasus ini secara hukum dijamin berproses. Kesepakatan itu harus dipublish dan diketahui publik. Tak ada yang kebal hukum, Ahok itu kan WNI, sama kedudukannya di depan hukum.

Kembali ke persoalan dampak elektoral, bisa tidak Ahok jadi kalah gara-gara persoalan penistaan agama ini?

Bisa saja, faktanya elektabilitas Ahok kan menurun terus, tak pernah naik lagi. Survei Konsepindo Research & Consulting Bulan Maret 2016 elektabilitas Ahok 52,3% kemudian survei berikutnya pada Bulan Mei 2016 sebesar 38,9%. Lembaga kami belum ada hasil survei terbaru lagi, baru akan turun bulan November 2016 ini tetapi data lembaga survei lain yang sudah dirilis menunjukan penurunan elektabilitas itu bahkan sampai di angka 31%.

Sebenarnya secara alamiah kalau pemilih disinggung soal-soal privasi dan kepercayaannya pasti akan berdampak terhadap penggunaan hak pilihnya.  Tetapi ada hal penting yang saya harus ingatkan kepada para pemegang remote control di pilkada DKI ini, jika isu SARA terus diangkat justru akan blunder. Buruk buat demokrasi kita yang sedang tumbuh ini.

Apa saran Anda kepada para demonstran?

Saran saya? Demo ya gak apa-apa, itu konstitusional. Demo itu tidak haram di negara ini. Sampaikan saja tuntutan pada jalur semestinya, demonstrasi kan juga jalur menyampaikan aspirasi.

Tapi terkait pilkada DKI menurut saya sebaiknya taati kesepakatan berkampanye secara damai dan mendidik. Semua peserta dan stakeholders pilkada DKI kan sudah ikrar melaksanakan kampanye damai. Jadi jauhi provokasi dan jangan mudah terprovokasi. Kalau kecewa dengan Ahok ya jangan contreng di TPS nanti, begitu lebih elegan. (***)