Kabartangsel.com, JAKARTA – Fenomena politik dewasa ini kian terpisah dari etika politik sebenarnya. Perubahan dalam memaknai pesta demokrasi kian tak sejalan dengan etika dalam politik yang ada di Indonesia.

Kondisi ini jauh berbeda dengan beberapa tahun silam, dimana etika politik itu masih dirawat dengan baik oleh para politisi dan masyarakat selaku pemilih. Namun, saat ini masyarakat memandang sebagai satu transaksi yang menguntungkan mereka.

“Saya ada di Dapil 1. Meski cuma empat kabupaten/kota, tapi saya minta ampun deh. Mohon maaf, kalo bicara orang sekarang, maka tolak ukurnya cuma satu. Saya kelompok, tokoh masyarakat, ujungnya cuma satu kata. Ada amplopnya gak. Mengerikan. Tapi ini satu fakta politik,” kata Anggota MPR-RI dari Kelompok DPD, Akhmad Moqowam dalam diskusi publik di ruang presroom parlemen, dengan tema ‘Etika Politik dalam Pemilu 2019’, Senin (11/3).

Dijelaskan Muqowan, etika seperti ini memaksakan para calon anggota legislatif harus menyiapkan anggaran yang begitu besar, karena jika tidak memberikan uang kepada mereka (pemilih-red) maka tak akan dipilih.

Padahal di Indonesia memiliki etika politik yang baik karena punya agama,pancasila, nilai-nilai luhur, dan berbudaya, tetapi semua itu terbalik dan tidak memiliki etika dalam politik.

“Namanya etika politik itu, baik caleg, partai, capres, wartawan dan masyarakat, semuanya harus beretika. Jika itu terjadi maka dunia ini damai,” ucapnya.

“Saya rasakan sudah lima kali ikut pemilu, dan baru kali ini beratnya luar biasa dan hari ini saya merasa kehilangan akal,” tambahnya.

Lebih lanjut politisi asal Jawa Tengah itu, dalam Islam sudah dijelaskan jika yang memberi dan di beri keduanya salah dan terancam masuk neraka. Namun, jika hal itu tidak dilakukan oleh salah satu Caleg, maka dipastikan Caleg tersebut akan kalah di Pemilu nanti.

“Kalau saya ga ngasih maka saya akan kalah dalam konteks senayan. Jadi orang yang berpikir prilaku pragmatis hari ini sangat luar biasa sekali,” tegasnya. (RBA/Fajar)

Source