Masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin di Indonesia dinilai oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih sangat membutuhkan akses modal untuk dimanfaatkan guna memaksimalkan pendapatan.

Dengan akses modal ini diharapkan mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya. Ketua DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz, menuturkan pihaknya memprogamkan pemberian akses modal bagi masyarakat miskin berikut pelatihan kewirausahaan bagi mereka.

“Kuncinya ada pada pemberian akses modal lebih dulu,” kata Irgan Chairul Mahfiz yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR RI di Jakarta, akhir pekan lalu, Jumat (28/3/2014).

Ia menjelaskan pemberian akses modal belum dimaksimalkan oleh pemerintah saat ini. Sebabnya, pemerintah menganggap masyarakat miskin belum mampu mengelola modal yang didapat. Seharusnya, kata Irgan, pemerintah memberikan pelatihan kepada masyarakat miskin terkait kewirausahaan.

Pelatihan bisa berupa apa saja termasuk hal ringan mulai dari membuat makanan atau kerajinan tangan. Hal ini, katanya akan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat miskin.

Untuk itu, Irgan, menyatakan pihaknya akan berjuang untuk akses modal dan kewirausahaan bagi masyarakat miskin jika diberikan kepercayaan masyarakat duduk di pemerintahan baik eksekutif dan legislatif. Irgan menyatakan negara jangan sampai abai terhadap mereka.

Sebab nyatanya masyarakat miskin akan selalu ada dan nyatanya mereka harus tetap bertahan dalam keadaan apapun. “Negara harus mampu memfasilitasi mereka. Salah satu caranya adalah dengan membuka akses modal. Bisa juga dengan memberikan subsidi serta pelatihan wirausaha,” papar Irgan yang kini mencalonkan kembali menjadi anggota DPR RI di Dapil Banten III (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan).

Irgan menyatakan, dalam standar internasional seorang warga tergolong miskin bila ia tidak mampu memenuhi keperluan makan 2.200 kalori per orang setiap hari. Dia menyatakan saat ini, berdasarkan data yang dimiliki, tidak kurang dari 17,92 juta orang miskin tinggal di pedesaan.

Mereka berkecimpung dalam sektor pertanian dan informal. Menurutnya di pedesaan maupun di perkotaan, kemiskinan merupakan persoalan besar di Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen per tahun, rata-rata masih terdapat 12 warga miskin di setiap 100 penduduk Indonesia.

Angka itu lebih rendah dibanding perkiraan para ekonom yang meyakini jumlah penduduk miskin di Indonesia sebenarnya jauh lebih besar dibanding versi pemerintah. (kt/red)