JAKARTA – Kaderisasi kepemimpinan jalur kampus, akreditasi program studi, dan peningkatan produksi pertanian khususnya padi menjadi pokok perbincangan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan Rektor Institut Pertanian Bogor Dr. Arif Satria, SP, M.Si, Kamis, 1 Maret 2018, di Bina Graha, Jakarta.

Sebagai orang yang bergiat di pertanian selepas menjabat Panglima TNI, Moeldoko bercerita tentang jenis padi yang ia beri nama M70 yang tengah dikembangkan. “Sosoknya tinggi, malainya panjang, dan badannya gede jadi nggak ambruk,” jelasnya. Tak hanya itu, Moeldoko yang juga mengembangkan pupuk sendiri, baik remah maupun cair.

Kastaf yang didampingi oleh Deputi II Yanuar Nugroho dan Deputi III Puspa Purbasari juga bercerita tentang Program Pestani yang ia selenggarakan saat ia menjadi Pangdam di Kodam Tanjungpura dan Siliwangi bisa dilanjutkan. Pestani adalah program petani masuk kampus. Mereka datang dan diinapkan ke kampus bertemu dengan mahasiswa, dosen, dan praktisi bertukar informasi dan pengetahuan tentang pertanian. “Intinya, keluhan petani yang dari bawah itu. Sebagai calon pemimpin, mahasiswa perlu tahu persoalan petani,” tandas Moeldoko.

Berkaitan dengan kaderisasi kepemimpinan lewat jalur kampus, Rektor IPB menyampaikan dibukanya jalur penerimaan mahasiswa baru. Selain jalur undangan SNMPTN, jalur tes SBMPTN, kini dibuka jalur untuk Ketua Osis. “Karena ke depan kampus adalah tempat calon pemimpin, sehingga yang kita cari adalah orang-orang yang sudah punya gen,” ungkap Arif Satria yang datang bersama dengan Dr. Doni Yusri, Ketua Divisi Politik Pertanian dan Pembangunan Desa IPB.

Rektor IPB juga mengapresiasi soal keinginan Presiden Jokowi agar perguruan tinggi lebih lincah dalam membuat program studi (prodi) baru yang sesuai dengan zaman yang serba cepat dan dinamis. Menurut Arif, keinginan Presiden tersebut sebenarnya gampang diwujudkan, seperti pengalaman IPB ketika membuka prodi sawit.

Namun ia melihat masih adanya ganjalan soal sertifikasi di Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi dan regulasi yang bisa menghambat pembentukan program studi tersebut.

“Dengan pola akreditasi dan regulasi yang selama ini ada akan berat. Sekarang saya buka prodi kopi, ada nggak nomenklatur kopi di ristek dikti. Kalau ya, ada nggak yang mengatur tentang dosen-dosen,” ungkap Arif.

Menanggapi persoalan tersebut Kepala Staf mengagendakan pertemuan dengan BAN-PT untuk mencari solusi. “Diundang saja BAN-PT. Ini sudah perintah Presiden, nggak boleh lambat-lambat,” tandasnya. (rls)