Partai Demokrat berpotensi pecah bilamana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak bersedia menjadi ketua umum. Hal tersebut disampaikan pengamat politik Veri Muhlis Arifuzzaman, di Jakarta, Kamis 2/4/2015).

SBY harus mau menerima permintaan dari kader-kader daerah untuk dicalonkan kembali sebagai ketum dalam kongres ke-3 yang akan berlangsung pada 11 hingga 13 Mei mendatang di Surabaya, Jawa Timur.

“Kalau dukungan terus berdatangan, mau tidak mau SBY harus siap kembali dijadikan sebagai ketum. Karena akan terjadi kegaduhan jika SBY tidak bersedia maju,” ujar Veri yang juga konsultan politik dari Konsep Indonesia Research and Consulting.

Jelang kongres, kader mulai terbagi beberapa kelompok, kelompok pendukung SBY, pendiri, dan kelompok salah satu calon. “Tapi saya lihat paling kuat kelompok pendukung SBY yang bermunculan dari daerah, kalau pendiri hanya sebagian saja, dan kelompok calon masih malu-malu. Akan tetapi perlu juga hati-hati, karena bisa mempengaruhi kekuatan SBY bilamana tidak segera diwaspadai,” tegasnya.

Menurut Veri, pekerjaan berat SBY bilamana dipercaya kembali memimpin partai berlambang segitiga mercy itu. Tidak hanya mengembalikan kejayaan Demokrat jelang pilkada serentak dan pemilu, serta mengurangi ketergantungan Demokrat kepada dirinya.

“Caranya SBY harus mempersiapkan kader-kader terbaik untuk mampu menggantikan SBY di masa mendatang. Harus dapat mengawal regenerasi agar bisa lahir generasi Partai Demokrat yang handal dan punya idealisme terhadap cita-cita dan perjuangan partai,” katanya.

Sementara itu, Pengurus Harian DPP Partai Demokrat yang juga Sekertaris Fraksi Demokrat DPR Didik Mukrianto menegaskan kuat dorongan terhadap SBY kembali memimpin demokrat lantaran atas dasar keinginan para kader daerah.

“Keinginan kader untuk memohon kesediaan SBY sebagai ketum didasarkan kepada obyektifitas dan rasional politik bahwa saat ini SBY satu-satunya kader terbaik. SBY lah yang dianggap dalam mengawal lahirnya regenerasi demi terwujudnya kader dan pimpinan Demokrat yang handal dan berintegritas,” jelas Didik.

Menurut Didik, kegalauan dan kritik yang destruktif dari kader akan terpilihnya SBY secara aklamasi dianggap kurang bijak. “Boleh mempunyai keinginan dan harapan tapi tentunya juga harus terukur, rasional dan obyektif. Introspeksi diri secara jujur dan tetap obyektif dalam mengukur diri menjadi modal utama politisi dalam membangun bangsa,” jelasnya. (kt)