Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Ruhamaben mengatakan, pengesahan APBD 2014 baru akan dilakukan akhir Januari. Perkiraan itu melihat dari recana Pemkot Tangsel yang akan menyerahkan draft APBD pada 13 Januari.

“R-APBD akan kami bahas, targetnya akhir Januari bisa disahkan,” ungkap Politisi PKS itu seraya mengaku pihaknya sudah meminta Pemkot Tangsel agar lebih cepat menyerahkan draft RAPBD 2014.

Ruhamaben menyebut, semua pihak harus bisa menerima konsekuensi menyusul telatnya pengesahan APBD. “Keterlambatan membuat kami harus puasa, gaji DPRD belum cair, begitu juga tunjangan PNS, gaji Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan sebagainya,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel, Dudung E Diredja mengakui pihaknya belum menyerahkan draft R-APBD ke dewan. “Dalam waktu dekat akan diserahkan,” ungkap Dudung seraya menyebut keterlambatannya penyerahan R-APBD dikarenakan belum selesainya Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada dinas teknis.

Pengamat kebijakan publik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat, Zaki Mubarok mengatakan, telatnya pengesahan APBD 2014 bisa berdampak pada pembangunan di Kota Tangsel tahun depan.

“Seharusnya dari jauh hari, baik Pemkot dan DPRD menunjukan sinergisitas yang baik. Saat ini kedua lembaga pemerintahan itu terkesan jalan sendiri-sendiri,” katanya.

Menyusul telatnya pengesahan APBD 2014, para TKS di lingkungan Pemkot Tangsel menjerit. Mereka belum menerima honor. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tangsel, Sukanta mengakui, pada dinasnya terdapat 400 TKS dengan anggaran honor setahun sebesar Rp6 Miliar.

Sedangkan di Kantor Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Kota Tangsel, terdapat 35 TKS dengan anggaran honor selama satu tahun sebesar Rp454 juta. Sekwan DPRD Kota Tangsel Syamsudin, juga menyebut jumlah TKS sebanyak 150 orang dengan honor bervariasi berdasarkan jenjang pendidikan mulai Rp900 hingga Rp1,5 juta perbulan per orang.(BNN)