Proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Tahun Anggaran 2020 dinilai masih jauh dari prinsip akuntable. Ini dilihat dari masih kurangnya transparansi terhadap detail anggaran yang diajukan pemerintah daerah kepada legislatif.

“Jauh dari prinsip akuntable. Selama pembahasan DPRD, kami belum mendapat RKA Rancangan Kerja Anggaran,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel, Li Claudia Chandra.

Maka itu, menurutnya para wakil rakyat mengalami kesulitan ketika membahas anggaran yang diajukan Pemkot Tangsel untuk tahun anggaran 2020 mendatang.

“Dalam pembahasan Badan Anggaran pada Hari kamis, 14 November 2019 kami meminta RKA. Tetapi Pemkot Tangsel tidak memberikan Dokumen tersebut. Bagaimana kami bisa melakukan pembahasan Kalau Dokumen Rencana Kerja Anggarannya tidak kami pegang,” ujarnya.

Alin -sapaan Li Claudia Chandra- mengatakan Fraksi Gerindra-PAN menuntut Pemkot Tangsel untuk terbuka terkait anggaran. Kata dia, untuk memenuhi unsur keterbukaan tersebut Pemkot Tangsel juga harus menyediakan sebuah situs resmi terkait penyusunan anggaran, yang bisa diakses oleh publik

“Kedepan kami meminta Dokumen RKA harus sudah diberikan jauh hari sebelum pembahasan tidak ada lagi seperti hari ini RKA diberikan pada saat mulai rapat pembahasan. Pemkot Tangsel juga harus menyediakan Website yang bisa diakses dan di pantau oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.

Alin mengatakan, desakan untuk keterbukaan anggaran tersebut bukan unutk menghambat proses pembahasan R-APBD 2020. Namun desakan keterbukaan anggaran tersebut sebagai bentuk menjalankan fungsi dalam penganggaran dan pengawasan.

“Kami bukan ingin menghambat proses pembahasan RAPBD , kami berkewajiban menjalankan Fungsi dan Tugas kami dalam penganggaran dan pengawasan. Kami tidak ingin se Rupiah pun uang masyarakat tidak jelas penggunaannya,” ujarnya.

Alin juga mengatakan, bahwa pihaknya hanya ingin kedepannya, setiap dalam proses pembahasan R-APBD mau pun murni dan perubahan, harsus benar-benar disampaikan secara terbuka. “Kami Fraksi Gerindra-PAN ingin membangun budaya transparan dan akuntabilitas dalam penggunaan uang Rakyat,” pungkasnya. (plp)