Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas mengenai “Percepatan Penyerapan Garam Rakyat” melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. Dalam pengantarnya, Presiden menyoroti dua permasalahan utama yang dihadapi terkait dengan penyerapan garam rakyat. Pertama, yaitu masih rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar untuk kebutuhan industri.

“Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalahnya, tapi enggak pernah dicarikan jalan keluarnya. Kemudian, data per 22 September data yang saya terima, masih 738 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap oleh industri kita. Ini agar dipikirkan solusinya, sehingga rakyat garamnya bisa terbeli,” kata Presiden.

Kedua, masih rendahnya produksi garam nasional. Menurut Presiden, sering kali solusi yang dipakai yaitu impor garam dan masalah tersebut telah berlangsung lama tanpa ada penyelesaian. Sebagai contoh, kebutuhan garam nasional di tahun 2020 sebanyak 4 juta ton per tahun, sedangkan produksi garam nasional baru mencapai 2 juta ton.

“Akibatnya, alokasi garam untuk kebutuhan industri masih tinggi, yaitu 2,9 (juta) ton. Saya kira ini langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan, mulai pembenahan besar-besaran pada supply chain mulai hulu sampai hilir,” imbuhnya.

Untuk itu, Presiden meminta agar jajarannya memerhatikan ketersediaan lahan produksi dan meminta agar integrasi dan ekstensifikasi lahan garam rakyat di 10 provinsi dipercepat. Selain itu, Presiden juga mendorong upaya agar produktivitas dan kualitas garam rakyat meningkat.

“Artinya, penggunaan inovasi teknologi produksi terutama washing plant harus betul-betul kita kerjakan sehingga pascaproduksi itu betul-betul bisa memberikan ketersediaan terutama dalam gudang penyimpanan,” ungkapnya.

“Sekali lagi, persiapan pengembangan hilirisasi industri garam harus betul-betul dikerjakan dengan kemudian mengembangkan industri turunannya,” tandasnya.