Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten melaksanakan Rapat Paripurna Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Rabu (29/05/2024).

Turut hadir dalam rapat ini pimpinan dan anggota DPRD Banten, PJ Gubernur Banten Al Muktabar, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Staf Ahli Gubernur, Asisten Daerah Provinsi Banten, serta jajaran kepala OPD Se-Provinsi Banten.

Dalam penyampaiannya, Al Muktabar menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten merespon semua pandangan fraksi-fraksi baik apresiasi maupun kritik demi tercapainya cita-cita pembangunan Provinsi Banten.

Ia juga menjelaskan berbagai program atau hambatan Pemerintah Provinsi Banten terkait bidang pembangunan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya yang menjadi pertanyaan fraksi-fraksi tentang realisasi APBD Tahun 2023.

“Secara umum tidak terdapat kendala atau hambatan yang signifikan, kecuali dalam pengadaan lahan perlu penanganan khusus dalam administrasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa APBD Tahun 2023 terealisasi 93,67 persen karena adanya efisiensi pada Belanja Operasi dan sisa belanja pada Belanja Modal serta berharap koordinasi pemerintahan dapat ditingkatkan ke depannya.

“Saya sepakat dengan seluruh fraksi bahwa kita perlu secara bersama-sama meningkatkan koordinasi pemerintahan yang konstruktif berkeseimbangan serta melakukan perencanaan daerah secara cepat, tepat, dan cermat untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan,” ujarnya.

Menanggapi jawaban tersebut, H. Budi Prajogo selaku pimpinan rapat berharap anggota DPRD yang tergabung dalam Bapemperda dapat membahas jawaban tersebut untuk dibahas kembali pada Paripurna mendatang.