DPRD Provinsi Banten melaksanakan Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, Selasa (28/03/2023).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil DPRD Banten H. Fahmi Hakim dan didampingi oleh Ketua DPRD Banten Andra Soni serta Wakil Ketua DPRD Banten Barhum H.S, Budi Prajogo, dan M. Nawa Said Dimyati. Turut hadir pula oleh Pj. Gubernur Provinsi Banten Al Muktabar berserta unsur Forkopimda lainnya.

Agenda rapat ini terdiri dari Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2022 dan Penetapan Pembentukan Susunan Keanggotaan dan Pimpinan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2022.

H. Fahmi Hakim mengatakan bahwa Pj. Gubernur menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pj. Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan bahwa LKPj Gubernur Banten Tahun 2022 yang merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan tersebut didalamnya mengandung unsur akuntabilitas atas pengerahan sumber daya.

“Pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang merupakan implementasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan dari RPJMD Tahun 2017-2022 pemerintah provinsi ditetapkan empat atas pembangunan daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemantapan tata kelola pemerintahan,” tuturnya.

Pencapaian atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 merupakan hasil kinerja bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif selaku penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam rangka pencapaian rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah Tahun 2017-2022 tersebut tidak lepas dari sinergitas antara pemerintah dunia usaha serta peran seluruh masyarakat di Provinsi Banten.