Rektor UIN Jakarta: Pembangunan Papua Harus Perhatikan Kearifan Lokal

Akselerasi pembangunan di wilayah Papua harus betul-betul dapat memperhitungkan kearifan lokal masyarakatnya. Selain sumber daya alam, Papua merupakan kawasan kaya dengan keragaman kultural yang terus terpelihara dengan baik hingga kini.

Demikian disampaikan Rektor UIN Jakarta Profesor Amany Lubis dalam Webinar Nasional “Peran Kearifan Lokal Masyarakat Papua dalam Pembangunan” di Ciputat, Rabu (31/8/2021). Rektor menuturkan, Papua merupakan bagian penting Indonesia yang dilimpahi banyak sumber daya alam dan kebudayaan.

Menurutnya, kekayaan budaya Papua hadir dalam bentuk ratusan etnik dengan bahasa dan keunikan kultur masing-masing. Kendati demikian, terangnya, masyarakat kebudayaan Papua tetap hidup bersama secara harmonis antara satu sama lain sehingga dapat menampilkan fakta kebinekaan Indonesia.

“Kearifan lokal, local wisdom-nya, sangat banyak. Ini perlu jadi pertimbangan bagi kita dalam melihat, termasuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang berguna bagi masyarakat Papua,” paparnya sebagaimana melansir dari laman uinjkt.ac.id.

Celah memasukan kearifan lokal sendiri, jelasnya, sebetulnya sudah bisa ditempuh ketika reformasi politik nasional mendorong pemberlakuan otonomi bagi daerah, terutama Papua. Selain kebijakan penganggaran, otonomi memungkinkan akomodasi kebudayaan dalam berbagai paket kebijakan pembangunannya. Celah demikian bisa terus dioptimalkan dalam membangun Papua.

Webinar Nasional yang digelar Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini dilakukan secara virtual dengan menghadirkan banyak narasumber dan partisipan yang peduli dengan masyarakat Papua. Para narasumber yang hadir bersama-sama mempresentasikan hasil amatan dan pemikiran mereka bagi keberlanjutan pembangunan masyarakat Papua.

Turut menjadi narasumber webinar, dari lingkungan perguruan tinggi seperti Rektor IAIN Fattahul Muluk Profesor Idrus Alhamid dan akademisi IAIN Sorong Dr. Ismail Suardi Wekke, birokrasi setempat Kepala Dinas Pendidikan Jayapura Christian Sohilait. Lalu, tokoh agama Ustadz Saiful Islam Payage dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua, tokoh militer/TNI Marsekal Muda TNI Ir. Tri Bowo Budi Santoso yang menjabat Wakil Komandan Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Udara (KODIKLAT AU), dan Aktivis Masyarakat Adat dan Pembangunan Papua Farida Klasin.

Terkait pembangunan Papua, Christian Sohilait menuturkan, pendidikan merupakan salah satu sektor yang terus dibangun guna memberikan kesempatan generasi muda setempat mengakses pendidikan formal. Kini, tak kurang dari 2.400 sekolah dasar, 600 sekolah menengah pertama, 230 sekolah menengah atas, 180 sekolah menengah kejuruan, 26 perguruan swasta dan dan tiga perguruan tinggi negeri berdiri di Papua. Total 640 ribu pelajar Papua yang kini tengah menempuh pendidikan formal.

Kendati demikian, Christian mengungkapkan, bahwa Papua masih memiliki beberapa kendala sektor pendidikan yang harus diselesaikan. Diantaranya, kurangnya sumber daya manusia tenaga pengajar maupun pelajar, kurang memadainya sarana dan prasarana, panjangnya regulasi, dan kurangnya dukungan lingkungan. “Beberapa golongan masyarakat adat banyak menutup sekolah karena alasan-alasan tertentu,’ tutur Christian.

Guna mengejar pemerataan pendidikan, sambungnya, pembangunan pendidikan Papua membutuhkan dukungan banyak pihak untuk bersama-sama merumuskan pendekatan integral dan inovasi pendidikan yang tepat. “Pemerintah tetap menjadi pilar utama yang dapat meningkatkan kemajuan,” katanya.

Dengan berbagai pengalaman pembangunan pendidikan dan kawasan geografis setempat, Christian mendorong model pendidikan asrama sebagai salahsatu inovasi pendidikan bagi para pelajar Papua. Model pendidikan ini memungkinkan siswa di Papua mendapatkan pendidikan terpadu dengan dukungan sistem, fasilitas, dan lingkungan belajar yang mendukung mereka belajar penuh konsentrasi.

Saiful Islam Payage menambahkan, selain pembangunan di berbagai sektor pendidikan, kebudayaan, dan politik Papua, pemerintah sebagai dirigen utama  pembangunan juga perlu mendukungnya melalui penumbuhan nilai-nilai luhur bermasyarakat. Birokrasi dan aparat-pejabat pemerintahan dituntut menjadi tauladan positif masyarakat.

“Sistem pemerintahan yang baik dan jujur adalah contoh yang dapat ditiru oleh masyarakat Papua. Namun, tindakan negatif pemerintah juga dapat ditiru oleh masyarakat. Bantuan moral dari para jajaran pemerintah, masyarakat, dan bantuan fisik akan mampu mengembangkan Papua untuk lebih maju,” ujarnya.

Para akademisi, Profesor Idrus dan Doktor Ismail menekankan perlunya keterlibatan masyarakat akademik untuk turut berkontribusi dalam pengembangan pendidikan dan kehidupan masyarakat setempat. Begitu juga Marsekal Muda Tri Wibowo menekankan perlunya keterlibatan banyak pihak untuk bersama-sama menghasilkan pembangunan menyeluruh Papua sehingga tercapai stabilitas pertahanan keamanan yang baik.

Sementara itu, Frida Klasin mengungkapkan, kerusakan lingkungan Papua baik di wilayah daratan maupun perairan akibat pembangunan selama ini menjadi salah satu faktor penting munculnya kekecewaan di kalangan masyarakat Papua. Selain gudang kekayaan alam, hutan-hutan hingga lautan indah Papua merupakan ruang penyimpanan kearifan lokal mereka sehingga ketika rusak maka akan mengganggu ekosistem kebudayaannya.

“Masyarakat adat yang melakukan tindakan menyimpang adalah salah satu efek dari keterpaksaan mereka dalam menyambung hidup. Selalu ada alasan tertentu yang tersembunyi dari perilaku tersebut,” ungkap aktifis perempuan ini.

“Masyarakat adat tidak serakah pada kekayaan alam. Hanya saja, mereka merasa kecewa dan tidak dihargai sebagai warga negara. Masyarakat adat tidak terlibat dengan pihak-pihak yang mengubah hutan-hutan, membangun gedung-gedung, serta kerusakan lainnya,” jelas Frida Klasin.

Frida menambahkan, masyarakat adat di Papua berhak untuk hidup di tanah dan kawasan kebudayaannya. Sejak dulu hingga kini, kebudayaan yang mereka kembangkan telah mengkreasikan kehidupan masyarakatnya tanpa menyisakan kelompok termarginalkan.