Sekretariat DPRD Provinsi Banten melaksanakan sosialisasi kebijakan penataan arsip di Lingkungan Provinsi Banten bertempat di Gedung Serba Guna DPRD Banten, Rabu (19/10/2022).

Dalam kegiatan ini hadir Sekretaris DPRD Banten H. Deden Apriandhi H,S.STP,M.Si., Kepala Bagian Umum Ahmad Baehaqi, Kepala Bagian Aspirasi dan Humas Subhan Setiabudi,SE.,M.Si., beserta jajaran staf dari masing-masing sub bagian. Kemudian turut hadir pula H. Eka Kurnia sebagai narasumber dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.

Adapun tujuan pada kegiatan ini adalah pemberian penjelasan mengenai pedoman bagaimana untuk mengelola kearsipan di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten.

Dalam paparannya, narasumber menjelaskan bahwa setidaknya ada 8 (delapan) hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan umum kearsipan daerah.

Hal tersebut diantaranya adalah menjamin beroprasinya arsip, keterpaduan arsip, terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan arsip, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan masyarakat, mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban, menjamin keselamatan aset nasional, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pengelolaan arsip yang baik ini penting karena arsip digunakan sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban rasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tuturnya.

Terkait kegiatan hari ini, Sekretaris DPRD Provinsi Banten Deden Apriandhi berharap dengan adanya sosialisasi kebijakan penataan arsip tersebut dapat meningkatakan tata laksana dan tata kelola arsip di Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

“Arsip merupakan salah satu bentuk tertib administrasi yang sangat penting untuk pertanggungjawaban kinerja, saya berharap kedepannya tata kelola dan pelaksanaan arsip di DPRD Banten dan Sekretariat dapat menjadi lebih baik,” ujarnya.