Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) mengklaim serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 hingga 28 Desember 2016 mencapai 90 persen lebih. Artinya, nilai penyerapan anggaran mencapai Rp 2,9 triliun dari total pagu APBD 2016 yang mencapai Rp 3,304 triliun.

Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengaku optimistis penyerapan APBD 2016 bakal terus bertambah. Hal ini mengingat pada 28 Desember kemarin, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan pencairan dana di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

“Kita optimis serapan meningkat,” kata Benyamin di Serpong, Rabu (28/12).

Meski begitu, ia tak memungkiri jika ada sejumlah pekerjaan fisik yang tidak bakal rampung hingga tutup buku anggaran 2016. Proses pengerjaan dengan waktu yang terlalu sempit, menjadi kendala terhambatnya pengerjaan proyek fisik di kota termuda di Provinsi Banten ini.

“Untuk yang tidak selesai, opsinya kemarin ada dua, yakni (waktu) diperpanjang dan bayar sesuai progress pengerjaan. Tapi untuk opsi diperpanjang tidak bisa dilakukan, akhirnya kita hanya akan bayar sesuai progres akhir pengerjaan setelah dilakukan review oleh konsultan pengawas,” kata Benyamin menambahkan.

Soal SKPD mana saja yang bakal menjadi penyumbang Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA), Benyamin mengaku ada sejumlah SKPD. Antara lain, Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman, Dinas Pendidikan dan sejumlah SKPD lainnya. “Di Dinas Pendidikan ada buku yang tidak bisa dicetak karena Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dari Kemendikbud tidak turun. Untuk jumlah SILPA, saya belum bisa hitung karena nanti akan diketahui per Januari 2017,” tandasnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman Kota Tangsel, Mokodas Syuhada mengatakan pihaknya mengalami sejumlah kendala di lapangan. Antara lain adanya kendala teknis seperti pembebasan lahan untuk pembangunan gedung yang menjadi kendala ketika sudah selesai di lelang dan dikontrak.

“Seperti Perpusda (Perpusatakaan Daerah) yang terkendala lahannya karena digugat masyarakat, terus ada Kelurahan Sawah juga ada masalah Tanah yang tentu saja berpotensi menyumbang SILPA,” tandasnya.

Sedangkan untuk mengatasi masalah itu, diungkapkan Mukodas, pihaknya juga telah mengusulkan seiring dengan telah disahkannya perda Operasi Perangkat Daerah (OPD) agar ada lembaga instansi yang mengurusi masalah nonteknis sehingga Tata Kota kedepan fokus dalam pembangunannya saja. Seperti Dinas Pendidikan yang masih mengurusi soal pembangunan fisik sekolah dan Dinas Kesehatan yang masih membangun Puskesmas.

“Kami usulkan seperti itu agar lebih efektif dalam pekerjaan fisik,” tandasnya. (it/fid)