Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengecam keras berkembangnya berita bohong atau hoaks menyangkut penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), seperti isu ada 7 kontainer dari China yang berisi surat suara yang sudah dicoblos, dan angka 31 juta DPT (Daftar Pemilih Tetap) tambahan yang dimasukkan dalam DPT Pemilu 2019.

“Jelas ini berita fitnah, berit -berita yang mengumbar rasa cemas bermusuhan,” kata Mendagri di Jakarta, Kamis (3/1) siang.

Mendagri sangat menyesalkan dan mengecam praktik penyebaran isu-isu bohong dan tidak bertanggung jawab yang dapat membahayakan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu, Pemerintah, peserta Pemilu sendiri dan pihak terkait lainnya yang sejak awal konsisten menjaga profesionalisme dan integritasnya dalam mengawal jalannya dari setiap tahapan Pemilu Serentak 2019.

Ia menilai, berita hoaks, fitnah, berujar kebencian dan politisasi SARA sudah pada tahap yang tidak bisa ditolerir lagi, apalagi sudah merusak proses konsolidasi demokrasi, yaitu Pemilu langsung yang nantinya digelar di 17 April 2019 yang tahapan-tahapannya dan prosesnya sudah berjalan transparan dan demokratis.

Karena itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengajak semua pihak untuk bergerak menolak dan melawan  racun demokrasi tersebut.  “Mari kita bergerak untuk melawan dan melaporkan kepada aparat Kepolisian, jika kita menerima berita-berita hoaks, fitnah, berujar kebencian yang merupakan racun demokrasi dan sudah membahayakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa,” pinta Mendagri.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan berita terkait adanya isu ditemukannya 7 kontainer dari China yang informasinya berisi masing-masing 10 juta surat suara pemilu presiden dan wakil presiden 2019 dalam keadaan tercoblos pada nomor urut 01, dan ditemukan pertama kali oleh anggota Marinir adalah tidak benar alias hoaks.

“KPU pastikan semua berita tersebut tidak benar. Tidak benar ada 7 kontainer yang dimaksud, tidak benar ada anggota Marinir TNI AL yang menemukannya, dan tidak benar KPU menyita itu semua. Semua berita tersebut bohong,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman usai bersama jajaran Komisioner KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendatangi kantor Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta untuk mengecek masalah tersebut, Rabu (2/1) tengah malam.