Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dipilih menjadi tempat pertama dalam pelaksanaan kegiatan dialog antar agama yang digalakan oleh Pemerintah Pusat, Senin (5/3). Bertempat di Aula lantai 4 Puspemkot Tangsel. Dalam dialog dan sarasehan kegiatan keagamaan tersebut disampaikan enam etika dalam beragama. Enam point tersebut disampaikan oleh masing-masing perwakilan agama yang hadir dalam dialog tersebut.

Utusan Khusus Presiden Untuk Dialog Antar Agama Din Syamsudin menjelaskan Tangsel merupakan salah satu kota penyanggah ibukota. Keberadannya diklaim memengaruhi pembangunan Ibu Kota. Sama halnya akan dilakukan ke beberapa daerah di daerah yakni Nusa Tenggara Timur, Kalimantan dan Lainnya.

“Tangsel ini daerah penyanggah. Baik kebaikan dan keburukannya dapat memengaruhi kesejahteraan ibu kota Jakarta. Makanya penting untuk menyentuh Tangsel lebih awal. Apalagi, nantinya akan menyusul 10 daerah lain,” kaya Din usai melakukan dialog.

Dia menambahkan Tangsel dipilih juga karena walikota Tangsel memiliki hubungan yang baik. Baik dengannya ataupun dengan Presiden RI. “Itu yang membuat kami memilih Tangsel. Apalagi ketika saya buka komunikasi dengan Ibu Walikota, beliau bilang siap,” tambahnya.

Terakhir dia mengatakan kesiapan yang dimiliki oleh Tangsel diharapkan menjadi studi tiru oleh daerah lain. “Saya berharap supaya daerah lain bisa menyontoh kesiapan Tangsel, dalam membuka dialog antar agama yang akan rata diberikan ke pada daerah lain,” pungkasnya.

Dalam dialog tersebut, beragam pertanyaan disampaikan oleh para peserta diantaranya mengenai pendidikan agama Kristiani di dalam pendidikan sekolah negeri. Bahkan ada yang bertanya mengenai Ahmadiyah.

Menyikapi pertanyaan mengenai pendidikan agama Kristiani, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengungkapkan, persoalan pendidikan agama di sekolah negeri sudah dilakukan kordinasi dengan Kementerian agama. Bahkan kementerian agamalah yang mengatur untuk agama dan guru agamanya tersebut.

“Kita sudah melakukan kordinasi kepada kementerian agama untuk sekolah negeri di Tangsel, agar anak-anak didik diajarkan sesuai dengan agama yang mereka anut, bahkan pihak kementerian agamalah yang menunjuk bukan kita, penunjukan ini dilakukan kementerian agama karena melihat kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas,”ungkapnya.

Sementara Din Syamsuddin menjelaskan, pendidikan agama wajib diberikan baik dari tingkat kanak-kanak hingga jenjang tertinggi, namun di negara lain tidak dilakukan, itu merupakan hukum positif bagi masyarakat Indonesia, pendidikan agama diberikan kepada peserta didik yang diberikan oleh pendidik yang beragama.

Perlu diketahui dialog keagamaan dihadiri oleh, Mayjen TNI (purn) Wisnu B Tenaya sebagai Ketua Umum Parisada Hindu Darma, KH AM Romli Ketua MUI Provinsi Banten. Pendeta Hendriette Ketua Umum Persatuan Gereja-gereja Indonesia dan lainnya. (rls/fid)