Pengamat: Kunker DPRD Tangsel di Akhir Masa Jabatan Tidak Efektif

Seringnya kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) ke luar daerah yang dilakukan anggota DPRD Tangerang Selatan (Tangsel) di masa akhir jabatannya, dinilai tidak efektif bagi kemajuan daerah.

Setidaknya hal itu diungkap Pengamat Pemerintahan dan Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak. Dia menilai, agenda Kunker keluar daerah kiranya hanya dijadikan tabir untuk menghabiskan uang rakyat saja.

“Hasil kunjungan mereka harus dibeberkan ke publik. Apa saja yang mereka dapatkan selama Kunker itu. Karena, selama ini kita tidak tahu, apa saja yang dilakukan dan diperoleh anggota dewan, setelah berkali-kali ke luar daerah,” ujarnya, Jumat (13/6/2014).

Zaki menilai, Kunker yang dilakukan anggota dewan Tangsel ke Papua sepekan yang lalu ke Papua, tidak efektif. Menurutnya, pelaksanaan Kunker perlu mempertimbangkan kondisi riil suatu daerah yang menjadi tujuan.

Zaki menganggap, perjalanan DPRD Tangsel ke Solo untuk belajar masalah sampah, adalah masuk akal. Namun, Zaki justru heran bila Kunker itu dilakukan ke Papua, mengingat daerah itu merupakan urutan ke tiga Nasional yang defisit prestasi.

“Sebenarnya kalau untuk mendapat informasi persoalan, misalnya, membuat perda sampah atau pengelolaan pariwisata di daerah lain, kita bisa memanfaatkan teknologi internet, melakukan telekonference atau yang lain,” katanya.

Diketahui, pada masa akhir jabatan, DPRD Tangsel terkesan lebih rajin ke luar daerah. Setelah dua pekan lalu bertolak ke Papua untuk belajar Sistem Pemerintahan, dan ke Jakarta untuk mengikuti Bintek, pekan ini anggota dewan Tangsel kembali melakukan studi banding ke luar daerah.

Bahkan, pada Senin (9/6/2014), wakil rakyat dari 4 komisi berbeda berbondong-bondong melakukan perjalanan dinas ke daerah berbeda. Komisi 1 berangkat ke Bandung, Komisi II ke Manado, Komisi III ke Bangka Belitung dan komisi IV ke Semarang.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Kota Tangsel, Syamsudin, mengungkap bahwa biaya kegiatan dinas luar atau Kunker DPRD Tangsel selama satu tahun mencapai hingga Rp. 30 miliar.

Dana itu diperuntukkan untuk membiayai 24 kali kunjungan kerja, mulai dari biaya transportasi, hotel, hingga uang saku para wakil rakyat tersebut.

“Dalam setahun kami menganggarkan 30 miliar, termasuk fasilitas yang diterima uang saku, transportasi dan penginapan. Biasanya, transportasi dan penginapan ditangani pegawai sekretariat dewan,” kata Sekretaris Dewan Kota Tangsel, Syamsudin, pada Selasa (3/6/2014) lalu.

Dijelaskan Syamsudin, untuk setiap kali Kunker, kalangan anggota DPRD mendapat uang saku sebesar Rp. 1,7 juta untuk pimpinan dan Rp. 1,5 juta untuk anggota.
“Kunker itu sudah disesuaikan dengan progran kerja yang tersusun dalam alat kelengkapan dewan. Saat kunker, dewan akan berkonsultasi dan kordinasi dengan instansi terkait,” ujarnya.(kt/k6)