Banten
Pimpinan DPRD Banten Hadiri MoU Pencegahan Korupsi antara Pemprov Banten dan Kejati Banten

Wakil Ketua DPRD Banten Budi Projogo, S.E., M.Ak menghadiri menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kejaksaan Tinggi Banten dalam memperkuat pencegahan korupsi di Banten yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten pada Kamis, (7/10/2021).
Selain itu, dalam kesempatan itu dilaksanakan juga penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen) Bidang Perikanan dan Kelautan.
Acara dihadiri Gubernur Banten Dr. H. Wahidin Halim, M.Si., Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Dr. Reda Mantovani didampingi para Kepala Kejaksaan Negeri se-Wilayah Banten, Asisten Pengawasan dan Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Banten serta para Periksa di Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Banten.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, kerja sama antara Pemprov Banten dan Kejati Banten tersebut merupakan kerja sama Pemprov dan Kejati yang pertama di Indonesia.
Dirinya mengatakan bahwa, KPK dan BPKP sejak awal mengawal dan melakukan pembinaan kepada Provinsi Banten. MoU dengan Kejati akan lebih komprehensif karena tidak hanya satu bidang tapi dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
“Kita butuh 100 orang lebih inspektur, dari pembinaan KPK baru sekitar 30 orang. Kita bersyukur, semua lembaga rajin membina dan mendampingi kita,” jelasnya.
Sementara itu, ditempat yang sama Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Reda Manthovani mengatakan, pencegahan praktik korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu dengan mengedepankan tiga unsur untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang baik yaitu partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi.
Budi projogo,S.E.,M.Ak yang juga hadir dalam acara ini berharap bahwa, penandatangan kerja sama tersebut bisa ditindaklanjuti dengan kerja sama APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah).
Sebagai informasi, P3D Kabupaten Tangerang terdiri dari 2 lokasi dengan 3 bidang tanah seluas 3.965 m2 senilai Rp 56.430.000. Gedung dan bangunan sejumlah 6 bangunan dengan luas 3.552 m2 senilai Rp 2.672.912.295. P3D Kabupaten Serang terdiri dari 6 lokasi dengan 6 bidang tanah seluas 22.354 m2 senilai Rp 55.400.001. Gedung dan bangunan sejumlah 12 bangunan dengan luas 2.323 m2 senilai Rp 6.787.913.794.
P3D Kabupaten Pandeglang terdiri dari 7 lokasi dengan 9 bidang tanah seluas 68.625 m2 senilai Rp 2.566.580.000. Gedung dan bangunan sejumlah 39 bangunan dengan luas 6.196 m2 senilai Rp 5.669.500.597. Selanjutnya jalan irigasi dan jaringan sejumlah 28, luas bangunan 2.489 m2 senilai Rp. 2.874.359.808,22. (rls/red)
Nasional3 hari agoWINGS Food Hadirkan ‘Pondok Rehat’ di Jalur Mudik 2026, Sediakan Fasilitas Lengkap untuk Pemudik
Bisnis3 hari agoTempo Scan Berangkatkan 3.000 Pemudik lewat Program “Mudik Sepenuh Hati 2026”
Bisnis3 hari agoSarihusada Raih Penghargaan Indonesia Best Companies in HSE Implementation 2026 Kategori Manufaktur
Pemerintahan3 hari agoPemkot Tangsel Salurkan Rp405 Juta dalam Safari Ramadan 1447 H
Bisnis3 hari agoAriston Hadirkan Kehangatan Ramadan Lewat Program CSR “Caring Brings Comfort” di Yayasan Al Andalusia
Hukum19 jam agoMiris! Anak Berkebutuhan Khusus Diduga Jadi Korban Pelecehan Oknum Pengurus DKM di Ciputat Timur
Pemerintahan3 hari agoSambut Idulfitri 2026, Pilar Saga Ichsan Bersama Kemenhub Lepas Peserta Mudik Gratis dari Terminal Pondok Cabe
Jabodetabek2 hari agoAmankan Gedung SMA & SMK Triguna Utama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Selamatkan Aset Negara















