Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan performa pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif melalui pelaksanaan program-program dengan memperhatikan tata kelola keuangan yang baik. Presiden Joko Widodo meyakini, penerapan tata kelola yang baik akan mendorong pencapaian target dan sasaran program.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021 yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 23 Juni 2022.

“Kami meyakini dengan penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan efektivitas, mitigasi risiko, sekaligus mendorong efektivitas pencapaian target dan sasaran-sasaran program,” ujar Presiden.

Presiden bersyukur LHP LKPP tahun 2021 mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, Presiden menyadari predikat tersebut bukanlah tujuan akhir.

“Tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya, bagaimana kita mampu mengelola dan memanfaatkannya secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan bahwa situasi ekonomi dan politik global masih terus bergejolak yang menimbulkan ancaman krisis di berbagai sektor di seluruh negara. Untuk menghadapi hal tersebut, Presiden meminta agar seluruh jajarannya memiliki kepekaan yang sama dalam menyikapi krisis tersebut dan menyiapkan respons serta kebijakan yang tepat.

“Saya minta kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah memahami situasi, memiliki kepekaan yang sama dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar potensi yang kita miliki dapat kita manfaatkan dengan baik untuk mempercepat upaya-upaya pemulihan yang kita lakukan,” tambahnya.

Menurut Presiden, Indonesia memiliki sumber kekuatan seperti belanja dalam negeri yang jika dimaksimalkan akan berdampak secara signifikan untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi. Kepala negara menyebut sejumlah anggaran telah dialokasikan baik kepada pemerintah pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung langkah tersebut.

“Kita tahu di pusat ada Rp526 triliun, di daerah ada Rp535 triliun, plus dengan di BUMN Rp420 triliun, sebuah jumlah yang tidak sedikit,” lanjutnya.

Selain itu, pemerintah juga terus bekerja keras menciptakan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri mulai dari sektor tambang hingga pangan. Presiden menyebut pembangunan industri pengolahan dari barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi dapat menciptakan efek berganda atau multiplier effect.

“Bukan hanya pada nilainya, tetapi juga kita harapkan pada penyerapan tenaga kerja untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya,” tandasnya.