Nasional
Presiden Jokowi Apresiasi Kerja Keras Menteri ATR Hadi Tjahjanto Selesaikan Konflik Agraria Suku Anak Dalam
Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja keras Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menerbitkan sertifikat tanah untuk rakyat sehingga sengketa dan konflik tanah bisa dicegah dan diselesaikan. Salah satu konflik agraria yang berhasil diselesaikan adalah lahan suku Anak Dalam di Jambi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam sambutannya pada acara penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat secara hibrida, daring di 33 provinsi dan luring di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Desember 2022.
“Saya juga senang urusan dengan suku Anak Dalam ini sudah lebih dari 35 tahun, betul Pak? Benar? Lebih dari 35 tahun enggak rampung-rampung. Memang sulit kalau sudah sengketa hukum itu sulit, menghabiskan tenaga, menghabiskan uang, menghabiskan pikiran, betul-betul sulit,” ungkap Presiden.
Di Istana Negara hadir langsung dua orang yang merupakan perwakilan dari suku Anak Dalam yang menerima sertifikat hasil penyelesaian konflik agraria di Provinsi Jambi.
Menurut Presiden, konflik agraria tersebut bisa diselesaikan karena jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN turun langsung ke lapangan, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga kepala kantor wilayah. Presiden mengatakan, sengketa serupa tidak hanya terjadi di suku Anak Dalam saja dan merupakan salah satu problem utama pertanahan.
“Kalau duduk di kantor ya enggak akan selesai-selesai sampai kapan pun. Sengketa seperti ini banyak sekali, tidak hanya suku Anak Dalam saja. Inilah problem besar pertanahan kita,” ujarnya.
Selain itu, problem besar lainnya adalah adanya mafia tanah. Kepala Negara secara tegas meminta Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto untuk memberantas mafia tanah yang sangat meresahkan masyarakat.
“Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, ‘Pak jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat. Kalau sudah menyangkut tanah itu mengerikan, Pak, bisa berantem saling bunuh karena menyangkut hal yang sangat prinsip’. Inilah yang harus kita hindari agar konflik tanah, sekali lagi, sengketa tanah itu bisa segera diselesaikan dengan memberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah kepada rakyat,” pungkasnya.
- Banten6 hari ago
Airin Rachmi Diany Gagas Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Wajah Baru Banten
- Politik6 hari ago
Pilkada 2024, KPU Tangsel Gelar Pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota di RSUP Sitanala
- Pemerintahan7 hari ago
Pilar Saga Ichsan Hadiri Malam Puncak HUT ke-79 RI di Graha Mas Serpong
- Pemerintahan7 hari ago
Pilar Saga Ichsan: Guru Madrasah Ujung Tombak Pendidikan Religius
- Pemerintahan4 hari ago
Pemkot Tangsel Lakukan Pelebaran Jalan Bhayangkara Serpong Utara
- Sport6 hari ago
Shin Tae-yong Matangkan Persiapan Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi dan Australia
- Nasional22 jam ago
Dukungan Indonesia untuk Wabah Mpox di Afrika
- Banten4 hari ago
DPRD Banten Upayakan Kawal Aspirasi Massa Aksi AMPERA