Presiden Joko Widodo menginstruksikan disiapkannya skenario-skenario komprehensif yang menyentuh sisi hulu hingga hilir sebagai antisipasi mudik di tengah penyebaran pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas melalui telekonferensi yang melanjutkan pembahasan soal hal serupa beberapa waktu sebelumnya.

“Saya minta disiapkan skenario-skenario yang komprehensif. Jangan sepotong-sepotong atau satu aspek saja atau sifatnya sektoral atau kepentingan daerah saja. Tetapi lihat secara utuh baik dari hulu, di tengah, dan di hilir,” ujarnya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 2 April 2020.

Dari sisi hulu, Kepala Negara memandang bahwa jaring pengaman sosial atau bantuan sosial akan menjadi sebuah stimulus ekonomi, utamanya bagi masyarakat lapisan bawah di ibu kota, di tengah penanganan Covid-19. Di DKI Jakarta misalnya, pemerintah daerah menyebut ada 3,6 juta warga yang membutuhkan jaring pengaman sosial. Presiden meminta agar sejumlah warga tersebut segera mendapatkan cakupan jaring pengaman sosial yang disediakan oleh pemerintah.

“Sudah diberikan oleh Provinsi DKI Jakarta (sejumlah) 1,1 juta, artinya tinggal 2,5 juta (jaring pengaman sosial) yang perlu segera kita siapkan untuk dieksekusi di lapangan,” tuturnya.

Dalam rapat terbatas sebelumnya, Presiden menuturkan bahwa arus mudik yang lebih dini terjadi saat ini bukan didorong oleh faktor budaya, melainkan karena berkurangnya sumber pendapatan warga, utamanya pekerja informal, yang menurun drastis di tengah kebijakan tanggap darurat. Maka itu, jaring pengaman sosial merupakan satu hal krusial yang harus segera diselesaikan.

Apabila hal tersebut telah terpenuhi, maka upaya antisipasi selanjutnya dapat berproses di sisi tengah di mana pembatasan pergerakan orang dan menjaga jarak aman antarsesama akan lebih didisiplinkan.

“Ini sesuai dengan protokol kesehatan dengan kedisiplinan yang kuat. Saya kira akan memberikan pengaruh yang besar terhadap jumlah yang positif Covid-19,” kata Presiden.

Adapun di sisi hilir, ialah pengawasan dan pengendalian yang mesti dilakukan di tingkat daerah, terutama di level kelurahan atau desa. Melalui pemantauan dan laporan yang diterima, Presiden Joko Widodo mulai melihat adanya pergerakan dan kesadaran warga di tingkat tersebut untuk turut berupaya mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin luas di wilayah mereka.

“Saya ingin mendorong agar ada partisipasi di tingkat komunitas, baik itu RW maupun RT, sehingga pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa diberlakukan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) sehingga harus menjalankan isolasi mandiri,” ucapnya.

Selain itu, sejumlah analisis memprediksi bahwa puncak penyebaran Covid-19 mungkin saja terjadi saat musim mudik di hari raya mendatang. Melihat hal tersebut, Kepala Negara membicarakan alternatif opsi yang dapat ditempuh seperti misalnya mengganti hari libur nasional di hari raya ke lain hari dan memberikan fasilitas bagi arus mudik di hari pengganti tersebut.

“Ini dalam rangka menenangkan masyarakat, mungkin sebagai alternatif, mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya. Ini mungkin bisa dibicarakan,” kata Presiden.