Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta kepada para Kepala Daerah untuk membangun kota-kota cerdas yang dengan fasilitas gratis bagi masyarakatnya. Saat ini kata dia, banyak daerah yang tidak peduli terhadap kepentingan umum.
Tjahjo mencontohkan, DKI Jakarta yang masyarakatnya harus merogoh koceknya untuk bisa menikmati fasilitas yang harusnya diberikan gratis. Seperti masuk ancol harus bayar, mau mandi di pantai harus bayar, masuk Ragunan harus bayar.
“DKI dengan PAD yang cukup besar, tapi sarana untuk fasilitas umum buat masyarkat DKI semakin lama semakin hilang, mereka mau mandi di pantai saja harus bayar, ini saya kira harus ada kebijakan untuk membebaskan warga untuk bisa masuk ke tempat umum tanpa dipungut biaya,” kata Tjahjo Kumolo belum lama ini.
Ke depan kata dia, harus dipilih lagi kota-kota yang peduli akan kepentingan umum, bisa juga kata dia dibuat kota yang peduli akan Hak Asasi Manusia (HAM). Kota yang banyak memberikan fasilitas umum secara gratis.
Fasilitas umum kata Tjahjo juga harus menjadi perhatian serius, seperti pembuangan sampah yang baik, sarana umum yang harus dipersiapkan dengan baik. “Saya kira membangun kota-kota cerdas termasuk kabupaten cerdas menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sehingga percepatan antar wilayah dan percepatan pembangunan akan bisa diwujudkan,” tegasnya. (rls/fid)
- Banten5 hari ago
Emak-emak di Lebak Berebut Peluk Airin Rachmi Diany
- Bisnis5 hari ago
Sun Life Indonesia Ajak Perempuan Berwirausaha
- Bisnis5 hari ago
Peruri Digital Security Adakan “Appreciation and Sharing Session” Bagi Perusahaan Pemungut dan Pengguna Meterai Elektronik
- Bisnis5 hari ago
AEON Mall Deltamas Resmi Dibuka
- Nasional5 hari ago
Menhan Prabowo Subianto Sambut Hangat Kunjungan Kehormatan Dubes Hongaria H.E. Ms. Lilla Karsay, Bahas Transfer Teknologi
- Nasional5 hari ago
Menkeu Sri Mulyani Imbau Masyarakat Laporkan SPT Pajak Tepat Waktu 31 Maret 2024
- Banten5 hari ago
Benyamin Davnie Bersama Pj Gubernur Banten Safari Ramadan di Serpong
- Bisnis5 hari ago
Bank DBS Indonesia Dukung Pertumbuhan UMKM Melalui Pinjaman Rp 1 Triliun untuk PNM