Untuk membentuk ketahanan energi Indonesia, nuklir seharusnya bisa disertakan ke dalamnya. Sebab, teknologi nuklir dinilai mampu menyokong kebutuhan energi jangka panjang yang aman dan ekonomis.

Hal ini diungkapkan oleh Dr. Ir. Tumiran, M.Eng, salah seorang anggota Dewan Energi Nasional (DEN) saat peringatan 29 Tahun Reaktor GA Siwabessy di Puspitek, Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (23/8).

Dewan Energi Nasional mencanangkan penggunaan energi baru terbarukan untuk menggantikan energi fosil sebagai bentuk komitmen pengurangan emisi karbon.

”Kami canangkan penggunaan energi baru terbarukan mencapai 23 persen pada 2025 dan 31 persen di 2031,” kata Tumiran.

Diakui oleh Tumiran, bahwa memang belum ditentukan apakah persentase itu termasuk nuklir atau tidak.

”Wacana penggunaan nuklir sebagai alternatif energi memang sudah dilihat oleh Presiden. Terakhir beliau meminta dibuatkan road map penggunaan nuklir sebagai alternatif energi,” kata Tumiran.

Saat disinggung terkait kemungkinan apakah energi baru terbarukan tanpa nuklir mampu atau tidak memenuhi kuota 23 persen, Tumiran menjelaskan hal itu membutuhkan resources yang lebih banyak jika dibandingkan energi fosil.

”Energi baru terbarukan hydro di Indonesia memang memiliki kapasitas 75 giga tapi kenyataan di lapangan hanya mampu memenuhi 30-40 persen dari kapasitas yang ada. Untuk yang bersumber pada matahari, pengoperasiannya membutuhkan lahan luas dan storage,” kata Tumiran.

Jika memang kuota itu tidak terpenuhi dan membutuhkan nuklir sebagai penyokong alternatif maka dibutuhkan waktu untuk membangun instalasi PLTN.

”Kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa 80 persen energi baru terbarukan tidak akan mampu memenuhi kuota tanpa menyertakan nuklir,” kata Tumiran.

Walau begitu, Tumiran tidak berani untuk menyatakan apakah nuklir seharusnya mulai dibangun dari sekarang atau menunggu evaluasi ketahanan energi pada 2025.

Kepala BATAN Djarot Sulistyo Wisnubroto, mengungkapkan butuh waktu minimal 10 tahun untuk membangun instalasi PLTN. ”Batan bisa membangun instalasi PLTN dan kita punya tenaga ahli yang bisa membangun dan mengoperasikannya,” kata Djarot.

Akan tetapi, lanjut Djarot, Batan tidak bisa mengajukan penggunaan nuklir sebagai energi alternatif. Harusnya para pemuka atau pengambil keputusan dari daerah yang membutuhkan energi lah yang berperan aktif dalam meminta instalasi nuklir.

”BATAN hanya menyajikan data pendukung dari riset tenaga ahli,” imbuhnya. (mri/fid)