Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat terus meminimalisir tingkat pengangguran dan menekan angka kemiskinan. Salahsatunya dengan program reqruitmen tenaga kerja bersama pihak swasta yang menyasar murid SMK.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Tangsel, Purnama Wijaya mengatakan, program peningkatan kesempatan kerja tersebut untuk menekan angka pengangguran yang ada. Sampai saat ini, diakui Purnama, tercatat angka pengangguran di Kota Tangsel ada dikisaran 47 ribu orang.

“Teknisnya ya itu, kita gandeng sebanyak mungkin perusahaan paling utama yang ada di Tangsel untuk mempekerjakan lulusan SMK. Program peningkatan kerja siap pakai ini bekerjasama dengan SMKN 2 Tangsel. Tujuannya untuk menjembatani lulusan SMK yang ingin terjun ke dunia kerja,” paparnya.

Di satu sisi, keuntungan saat ini adalah banyak investor yang ingin bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tangsel dengan pertimbangan nyamannya iklim investasi di kota hasil pemekaran Kabupaten Tangerang tersebut. Diungkapkan Purnama, program peningkatan kerja merupakan salah satu program prioritas tahun ini.

“Seperti imbauan bu Wali Kota (Airin Rachmi Diany) dan pak Wakil (Benyamin Davnie), bahwa program pengentasan kemiskinan menjadi prioritas tahun ini. Salah satunya kita realisasikan lewat kegiatan yang sudah dan sedang berjalan. Mudah-mudahan angka pengangguran dapat terus ditekan, sehingga terkorelasi pada penanggulangan kemiskinan,” pungkasnya

Sudah beberapa tahun belakangan, program demikian dijalankan di SMKN 2 Tangsel. Tidak hanya itu, setiap murid juga bisa mendapatkan kartu kuning untuk bekal mencari pekerjaan di lapangan yang kepengurusannya dilakukan oleh sekolah.

Kepala Sekolah SMKN 2 Tangsel, Ambiar mengutarakan, pada dasarnya beda SMK dengan SMA yakni lebih menitik beratkan pembentukan sumber daya manusia yang siap berkompetisi di dunia kerja. Secara khusus, upaya yang dilakukan pihak sekolah dengan menggandeng dunia usaha dan industri. Tujuannya, supaya peserta didik yang telah rampung menimba ilmu di sekolah dapat terakomodir.

“Jadi murid yang membutuhkan kartu kuning sebagai prasyarat mengajukan permohonan lebih mudah tanpa harus repot-repot datang ke kantor kecamatan,” terang Ambiar.

Terkait proporsi penyerapan SDM di dunia kerja, dijelaskannya hal itu tergantung dari permintaan dunia usaha dan industri serta hasil kompetensi lulusan murid SMKN 2 Tangsel maupun sekolah lainnya. Hanya ditegaskannya, jumlah murid yang tersalurkan ke dunia kerja tidak sedikit.

Dicontohkannya, tahun 2015 ada sebanyak 472 murid SMK lulusan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60% diantaranya langsung terserap ke-20 perusahaan industri rekanan sekolah. “Jadi lebih dari separuh lebih jumlah murid tiap tahunnya langsung terserap di bursa kerja,” katanya.

Layanan pembuatan kartu kuning di SMKN 2 Tangsel juga bertujuan untuk memudahkan akses alumnus sekolah mendapatkannya sebagai prasyarat masuk ke dunia kerja. Beroperasinya pembuatan kartu kuning sudah berlangsung sejak dua tahun lalu, berbarengan dengan program BKK yang digagas SMKN 2 Tangsel bersama pemerintah daerah setempat, jadi dalam hal ini, pihak sekolah sudah mempersiapkan sejak dini segala pembekalan secara khusus dan umum terhadap para lulusan yang ingin langsung masuk ke bursa kerja.

“Sebenarnya untuk kartu kuning biasanya dibuat di kantor Disnaker atau Kecamatan. Tapi kalau memang bisa, kenapa kita tidak ikut bantu pemerintah daerah. Jika lulusan sekolah dapat memperoleh akses mudah dan keterampilan cukup untuk masuk ke dunia kerja, maka pengangguran terhindari dan angka kemiskinan dapat terus ditekan,” ujarnya. (adv)