Oleh: Sonny Majid

Jangan sampai kepercayaan investor terhadap produk hukum menjadi rapuh.

Tata kelola pemerintahan menjadi penentu kaya atau miskinnya suatu negara. Berarti yang dimaksudkan adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah (kekuasaan) harus mampu memberikan kepastian hukum atas setiap kebijakan yang dikeluarkan, sebuah kebijakan yang tidak berubah-ubah.

Jika pemerintah tidak mampu menggaransi kepastian hukum tersebut, maka mengesankan Indonesia sebagai  negara bobrok. Jangan sampai kepercayaan investor terhadap produk aturan/hukum menjadi rapuh.

Pemerintah tidak bisa lagi menerapkan investasi yang ugal-ugalan, sudah harus mengarah pada investasi yang ramah lingkungan- bertanggung jawab terhadap lingkungan dan tidak melanggar HAM (hak asasi manusia), sebagaimana ramai diperbincangkan publik terkait investasi di wilayah Papua.

Praktik proyek strategis nasional (PSN) di Papua, dianggap oleh banyak kalangan tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan (memicu kerusakan) bahkan melanggar HAM, akibat ada masyarakat adat terusir dari ruang hidupnya. Awalnya pemerintah mengatasnamakan ketahanan pangan, alih-alih berubah menjadi proyek ketahanan energi. Akibatnya terjadi kegiatan eksplotasi kawasan dalam jumlah besar.

MEMFORMULASI ULANG APBN

Dengan kondisi ekonomi yang terancam kian memburuk, pemerintah bisa merumuskan ulang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 8% hingga 2029, dan memformulasi APBN yang lebih adaptif/dinamis merespon situasi internasional dan nasional.

“Terpenting adalah mempertahankan, menguatkan kembali daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah.” Sejauh ini, konsumsi sektor rumah tangga (konsumen-masyarakat) masih berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sri Moertiningroem, Kepala Biro Protokol dan Humas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dalam sebuah kesempatan menegaskan, realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp498,8 triliun lebih atau 5,61% (yoy), dengan kontribusi investasi (PMTB)- Pembentukan Modal Tetap Bruto.

Pertumbuah PMTB tersebut dinilai sejalan dengan peningkatan realisasi investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sebesar 7,22% (yoy). Capaian ini diklaim telah menyerap tenaga kerja sebanyak 706.569 orang. Sementara Presiden Prabowo Subianto keukeh menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% sampai dengan 2029.