Proyek pembangunan monorel Serpong-Bandara Soekarno Hatta,Tangerang, terancam gagal. Pasalnya, sejak digulirkan tahun 2011 lalu hingga saat ini belum terlihat adanya pergerakan pembangunan kereta api layang tersebut, padahal perencanaannya telah memasuki tahapan Feasibility Study (FS).

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Tangerang Selatan, Mursan Sobari mengatakan, pembangunan monorel diprediksi akan memakan anggaran senilai Rp 6,5 triliun atau sekitar 700 juta US dolar. Namun kejelasan proyek itu belum ada.

“Action pembangunan monorel tidak jelas, terlepas jadi atau tidak kami tidak tahu kapan pastinya dibangun,” kata Mursan saat diwawancarai selepas acara KIP di Telaga Seafood, belum lama ini.

Menurut Mursan, proyek monorel Serpong-Bandara merupakan ide pihak swasta dan Pemerintah Provinsi Banten, bukan usulan Pemkot Tangsel. Proyek yang melibatkan PT INKA dan tujuh pengembang perumahan serta PT Banten Global Development sebagai inisiator itu sendiri dilatarbelakangi kemacetan yang kerap terjadi di Tangsel.

“FS dan DED monorel yang ditarget selesai tahun 2013 belum ada perkembangan baru. Monorel yang dikelola pihak swasta hanya wacana, bukan rencana matang. Jadi, membangun monorel tidak semudah itu,” kata Mursan.

Berdasarkan FS, ditambahkan Mursan, pembangunan terminal induk monorel itu nantinya berada di kawasan Puspiptek, Serpong, lantas jalur kereta layang menuju Serpong, Alam Sutera hingga ke Kota Tangerang dan tiba Bandara.

Tetapi, dalam pelaksanannya harus melakukan koordinasi dengan wilayah lain, sebab jalur dari monorel melintasi wilayah Kota Tangerang menuju bandara. Bahkan, proyek monorel harus dilakukan lelang dan dijual kepada pihak swasta di Malaysia, Korea dan China selaku investor.

Terpisah, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, mengaku optimis bahwa untuk mengurai kemacetan di Tangsel harus berdiri monorel. Konsep pengembangan monorel Serpong-Bandara perlu dilakukan dengan baik dari keterkaitan dan koordinasi setiap pihak. Yakni, Pemprov Banten, Pemkot Tangerang dan pihak swasta selaku investor. Sedangkan, Pemkot Tangsel memiliki peranan mempersiapkan prasarana-prasana pendukung monorel.

“PJU dan taman-taman akan kami bangun di jalur monorel,” kata Benyamin.

Sementara, Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Herdi Jauhari mengatakan, mengingat perkembangan ekonomi di Tangsel kian pesat perlu dibutuhkan transportasi massal yakni monorel. Tahap awal dilakukan dengan perencanaan meneken kerjasama MoU dengan pihak swasta dan pemerintah daerah lain. Akan tetapi, dalam proyek itu pemerintah daerah tidak harus mengeluarkan dana, namun diserahkan kepada pihak swasta sebagai investor.

“Monorel tidak bisa mengunakan dana APBD dan dibutuhkan investor,” ujar Herdi.

Pengamat transportasi dan infrastruktur Djoko Setijowarno menjelaskan, pembangunan monorel harus dikaji secara teknis dan finansial. Monorel lebih cocok untuk transportasi kawasan wisata, bukan perkotaan. Misalnya, monorel yang menghubungkan pulau Sentosa dan daratan Singapura dengan tarif 3 dollar Singapura untuk jarak kurang lebih 5 kilometer. Jika monorel tetap di bangun di Jakarta dan Tangerang, maka biayanya akan sangat mahal.

“Kota-kota besar didunia tidak menganjurkan membangun monorel sebagai angkutan massal perkotaan. Karena daya angkutnya kecil dan kecepatannya rendah. Perlu dipikirkan ulang dan matang membangun monorel sebagai angkutan massal,” kata Djoko.(tangselpos/kabartangsel.com)